periskop.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu pos belanja pemerintah yang paling menonjol. Hal itu seiring besarnya alokasi anggaran untuk lembaga tersebut.
Meski belanja kementerian dan lembaga pada umumnya relatif merata, BGN menjadi sorotan karena nilai anggarannya yang signifikan. Pemerintah memastikan pengawasan terhadap kualitas belanja tetap diperketat.
"Yang mana yang paling besar, ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang angkarannya besar," kata Purbaya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (6/4).
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak segan mengambil langkah tegas, termasuk menahan pembayaran terhadap belanja yang dinilai tidak sesuai. Kebijakan ini, kata dia, telah mulai diterapkan sejak 2025 guna memastikan penggunaan anggaran lebih terkontrol.
Ia juga mengungkapkan bahwa kinerja fiskal menunjukkan perbaikan. Defisit APBN 2025 yang sebelumnya diperkirakan sebesar 2,91% kini berpotensi lebih rendah, yakni di kisaran 2,8%, meski masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mungkin di kisaran 2,8% sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana," jelasnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan kondisi anggaran yang tidak buruk. Dengan defisit yang tetap terjaga, pihaknya juga mampu mendorong pembalikan arah ekonomi ke arah yang lebih baik.
"Jadi kondisi anggaran kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah, dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar