Periskop.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengharapkan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada kisaran 6,3-7,4% pada 2027. Harapan tersebut diungkapkan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3-7,5%.
"Kami berharap DKI Jakarta bisa mendorong pertumbuhannya pada 2027 pada kisaran 6,3-7,4%, yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan juga pengangguran serta ketimpangan," kata Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Vivi Yulaswati, Kamis (16/4).
Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 di Balai Kota Jakarta, Kamis, Vivi optimistis Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global yang menyumbang sebesar 16,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan begitu, dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%.
Saat ini, kata dia, struktur pertumbuhan ekonomi Jakarta didominasi sektor perdagangan, industri, serta jasa keuangan. Menurut Vivi, penguatan struktur industri harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat inovasi.
Selain itu, sambung dia, perbaikan iklim investasi juga harus didorong, dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, terutama di daerah-daerah yang masih perlu ditingkatkan, salah satunya Kepulauan Seribu.
Belum Merata
Terkait investasi, Vivi mengatakan, kendati Jakarta menjadi motor utama perekonomian dan juga investasi nasional, namun sebaran investasi di dalam wilayah Jakarta belum merata. Oleh karena itu, pada 2027, diperlukan kebijakan investasi yang diarahkan lebih inklusif guna mendorong pemerataan dan juga peningkatan nilai tambah wilayah.
Dia juga menilai beberapa kebijakan diperlukan untuk mendukung penguatan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi, perdagangan, jasa, logistik, investasi, dan industri yang bernilai tambah.
"Industri tadi termasuk industri pariwisata, untuk kita mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Kemudian perluasan dan pemerataan investasi, terutama di kawasan pengembangan baru, termasuk Kepulauan Seribu," ungkap Vivi.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,21% sepanjang 2025, dibandingkan 2024. Kondisi tersebut dicerminkan dengan nominal produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.926,15 triliun dan atas dasar harga konstan (ADKH) sebesar Rp2.263,24 triliun.
Sedangkan secara tahunan, ekonomi Jakarta pada kuartal IV-2025 terhadap kuartal IV-2024 tumbuh sebesar 5,71%, dan tumbuh sebesar 3,41% dibandingkan dengan kuartal III-2025.
Delapan Persen
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta hingga delapan persen, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai tahun 2027, dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen sampai dengan di tahun 2029, maka Pemerintah DKI Jakarta harus mempersiapkan itu untuk bisa mencapai arahan Bapak Presiden,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, Kamis.
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengakui kondisi saat ini memang tidak mudah untuk mencapai target tersebut, terlebih dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kendati demikian, Pramono tetap mendorong agar jajarannya mampu mencapai target dari pemerintah pusat tersebut.
“Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, sehingga kami mempersiapkan langkah-langkah ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta di tahun 2027 ini,” jelas Pramono.
Dalam sambutannya pada acara Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pramono juga mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi bersama, khususnya oleh Pemprov DKI.Tantangan tersebut, yaitu konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dengan Iran.
Pramono menyebutkan, sampai dengan saat ini, pihaknya belum menemukan titik temu terkait hal-hal yang akan terjadi dan penyelesaian konflik tersebut. Kondisi itu, kata dia, akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM), pendapatan, dan berbagai persoalan lainnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar