periskop.id - Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga BBM Pertamax di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Kebijakan ini disebutnya bisa memicu dampak beruntun pada perekonomian masyarakat secara luas.
Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan dalam struktur ekonomi saat ini. Ia menjelaskan bahwa kelas menengah tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Kanang saat ditemui Parlementara di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Budi mengatakan bahwa dampak dari pelemahan kurs mata uang asing tersebut tidak bisa dipandang ringan oleh pemerintah. Pergerakan nilai tukar yang terus tertekan dinilai telah menambah beban nyata pada ekonomi rumah tangga.
Selain masalah mata uang, ia juga menyoroti penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memperburuk situasi. Berbagai faktor makro ini disebutnya berujung pada kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari di pasar.
“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.
Ia memperingatkan adanya risiko besar jika tekanan biaya hidup terus meningkat tanpa ada intervensi yang tepat. Menurutnya, kelompok menengah berisiko mengalami penurunan kelas ekonomi jika perlindungan sosial tidak menjangkau mereka.
Lebih lanjut, ia menilai proses mobilitas vertikal atau kembali naik kelas bagi masyarakat yang sudah jatuh miskin akan berjalan sangat sulit. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah dimintanya untuk lebih berhati-hati.
Budi menambahkan, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada stabilitas makro. Dampak riil terhadap kemampuan belanja rumah tangga dinilainya harus menjadi prioritas utama.
Komunikasi kebijakan terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi ini juga dimintanya untuk segera diperbaiki. Menurutnya, DPR dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan serta konsekuensi dari kebijakan tersebut.
Dia menambahkan, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah dinilainya harus menjadi bagian dari strategi stabilisasi ke depan.
“Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkas Budi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar