Periskop.id - Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data per Senin (18/5), mata uang Garuda terpantau merosot hingga menyentuh level 17.674 per dolar AS. 

Angka ini memicu diskusi hangat mengenai sejauh mana dampak guncangan mata uang global ini akan merambat ke kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya sempat menyatakan keyakinannya bahwa gejolak nilai tukar ini tidak akan memberikan dampak langsung bagi rakyat di pedesaan. 

Argumen yang mendasari pernyataan tersebut adalah bahwa masyarakat desa secara praktis tidak menggunakan mata uang dolar dalam transaksi harian mereka. Namun, pandangan ini mendapatkan catatan kritis dari para ahli ekonomi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan peringatan bahwa masyarakat desa sebenarnya tidak sepenuhnya aman dari dampak penguatan dolar AS. 

Walaupun secara nominal transaksi di pasar-pasar desa menggunakan rupiah, realitas ekonomi makro menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar tetap berpotensi memberikan tekanan hebat bagi kelompok menengah ke bawah dan masyarakat di pelosok daerah.

Tiga Jalur Utama Tekanan Ekonomi Desa

Melalui analisis strategis yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu (17/5), INDEF memaparkan bahwa depresiasi rupiah akan menekan masyarakat desa melalui tiga jalur transmisi ekonomi utama. 

Jalur pertama berkaitan dengan ketergantungan pada impor pangan dan energi. Indonesia hingga saat ini masih mengimpor sejumlah komoditas esensial seperti gandum, kedelai, dan minyak mentah dalam jumlah besar. 

Ketika posisi rupiah melemah, biaya pengadaan barang-barang impor tersebut otomatis membengkak, yang pada gilirannya akan memicu kenaikan harga pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer.

Jalur kedua yang sangat krusial bagi warga desa adalah kenaikan harga bahan baku sektor pertanian. INDEF menyoroti bahwa ketergantungan pada pakan ternak dan pupuk impor akan membuat biaya produksi para petani serta peternak melonjak tajam. 

Jika harga jual hasil panen atau ternak tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya input tersebut, maka pendapatan riil para pelaku usaha tani di desa dipastikan akan merosot.

Jalur ketiga adalah penurunan daya beli masyarakat secara umum akibat fenomena imported inflation atau inflasi yang bersumber dari barang impor. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan membuat nilai uang rupiah yang dipegang oleh warga desa menyusut. 

Dengan kata lain, jumlah barang yang bisa dibeli dengan nominal uang yang sama menjadi lebih sedikit, sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan ikut terancam.

Data Ketergantungan Impor Indonesia

Data yang dihimpun oleh INDEF memperlihatkan angka ketergantungan yang cukup tinggi pada berbagai sektor strategis. Di sektor energi, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, impor minyak bumi Indonesia mencapai 32% dari total kebutuhan nasional. 

Sementara itu, impor BBM berada di angka 36%, dan yang paling mencolok adalah impor LPG yang menyentuh angka 80,58%. Tingginya angka impor LPG ini membuat harga gas melon yang banyak digunakan warga desa menjadi sangat sensitif terhadap pergerakan dolar.

Pada sektor pupuk, data INDEF tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 60% kebutuhan pupuk fosfat dan NPK dalam negeri masih dipasok melalui skema impor. 

Di sektor pangan, kondisinya tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional tahun 2024, kebutuhan gandum nasional 100% dipenuhi dari luar negeri, sedangkan kebutuhan kedelai nasional bergantung pada impor sebesar 92,5%.

Hal ini menjelaskan mengapa harga tempe, tahu, dan produk berbahan gandum di warung desa tetap bisa naik meskipun warga desa tidak bertransaksi menggunakan dolar.

Faktor Fundamental dan Sentimen Pasar

Kepala Pusat Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini bukan lagi fenomena yang bisa dianggap remeh. Menurutnya, pergerakan ini sudah merepresentasikan masalah yang jauh lebih dalam bagi perekonomian nasional.

“Tekanan rupiah saat ini bukan sekadar sentimen sesaat, tetapi sudah mulai mencerminkan kekhawatiran fundamental,” kata Rizal sebagaimana dikutip dari publikasi resmi INDEF.

INDEF merinci adanya dua faktor utama yang menjepit posisi rupiah. Dari sisi eksternal, tekanan bersumber dari tingkat suku bunga global yang tetap tinggi, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta fenomena pelarian modal asing atau capital outflow dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia.

Secara domestik, pasar mulai mempertanyakan kredibilitas fiskal pemerintah Indonesia, terutama mengenai beban pembiayaan utang negara yang semakin besar. Selain itu, penurunan kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) turut menjadi faktor yang memperlemah otot rupiah di hadapan mata uang asing.

Rekomendasi Kebijakan dan Solusi Jangka Panjang

Untuk mengatasi kondisi ini, INDEF menyarankan agar Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas pasar keuangan. 

Langkah-langkah seperti intervensi valuta asing yang terukur dan optimalisasi instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar. Namun, INDEF mengingatkan bahwa kebijakan moneter tidak bisa berjalan sendiri jika arus modal keluar terus berlanjut.

Pemerintah didorong untuk menjaga kredibilitas fiskal secara ketat dan mempercepat program substitusi impor, terutama pada sektor pangan dan energi. 

Salah satu solusi jangka panjang yang ditekankan adalah percepatan hilirisasi yang mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi domestik. Penguatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) juga dianggap krusial untuk menambah pasokan dolar di dalam negeri.

Melalui bauran kebijakan yang tegas dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak global. Meskipun warga desa secara fisik tidak memegang dolar, sistem ekonomi yang saling terhubung memastikan bahwa setiap pelemahan nilai tukar akan sampai ke meja makan masyarakat di tingkat pedesaan. 

Dengan demikian, isu nilai tukar mata uang bukan hanya menjadi persoalan para pemain di pasar saham atau perbankan, melainkan masalah nyata yang menyentuh urusan perut masyarakat banyak.