Menkeu: Tidak Semua Pengguna Pertamax Akan Beralih

Kenaikan harga Pertamax picu seruan pindah ke Pertalite. Pemerintah akui potensi peralihan, namun tidak semua konsumen akan beralih.

Reporter : Siti Ayu Rachma

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 11 Jun 2026 | 19:30 WIB

Waktu Baca : ±2 menit

periskop.id - Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax memicu kekhawatiran terjadinya peralihan sebagian konsumen ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Kekhawatiran tersebut mencuat seiring ramainya keluhan masyarakat di media sosial terkait lonjakan harga Pertamax, bahkan diikuti ajakan untuk beralih ke Pertalite guna mengurangi beban pengeluaran.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kemungkinan adanya perpindahan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite. Namun, menurutnya, tidak seluruh pengguna Pertamax akan beralih karena umumnya mereka memahami kebutuhan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya.

"Pasti ada berapa persen yang pindah. Cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tau mobilnya cocok untuk Pertamax," kata Purbaya kepada media, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9).

Saat ditanya mengenai besaran potensi peralihan pengguna maupun tambahan beban subsidi yang dapat timbul, Purbaya menyatakan pemerintah belum melakukan perhitungan. Menurutnya, aspek tersebut lebih tepat ditanyakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membidangi sektor energi.

"Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahil yang mengerti itu," tuturnya.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.