Periskop.id - Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter belum memicu perpindahan besar-besaran konsumen ke Pertalite. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi masih dalam batas terkendali, meski pemerintah tetap memperketat pengawasan di lapangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, perubahan pola konsumsi memang mulai terlihat setelah harga BBM nonsubsidi disesuaikan. Namun, perpindahan yang paling tampak sejauh ini bukan dari Pertamax ke Pertalite, melainkan dari Pertamax Turbo ke Pertamax.
“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” ujar Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).
Pernyataan itu menjadi respons atas kekhawatiran munculnya perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite setelah harga Pertamax naik cukup tajam mulai 10 Juni 2026. Selisih harga antara kedua jenis BBM tersebut kini semakin lebar. Pertamax dijual Rp16.250 per liter, sementara Pertalite tetap Rp10.000 per liter.
Dengan selisih harga Rp6.250 per liter, potensi konsumen beralih ke Pertalite menjadi salah satu perhatian pemerintah. Apalagi, Pertalite merupakan BBM bersubsidi atau BBM penugasan yang peruntukannya diarahkan untuk masyarakat yang berhak, bukan untuk seluruh pengguna kendaraan tanpa pembatasan.
Langkah Antisipatif
Dwi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi melalui penggunaan kode batang atau QR code untuk pembelian Pertalite. Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta Pertamina meningkatkan pengawasan agar distribusi Pertalite tidak disalahgunakan.
“Walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini (QR code). Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana haknya dan mana yang bukan haknya,” kata Anggia.
Menurut ESDM, pengawasan saja tidak cukup jika tidak dibarengi kesadaran masyarakat. Pemerintah menilai pembelian BBM subsidi harus kembali pada prinsip ketepatan sasaran, terutama ketika harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti dinamika harga energi global.
Dalam kondisi harga Pertamax naik, Pertalite berpotensi menjadi pilihan yang lebih murah bagi sebagian konsumen. Namun, pemerintah menekankan bahwa BBM subsidi harus diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan negara dari gejolak harga energi.
Dwi menegaskan, pemerintah telah menjamin harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat kecil dan kelompok rentan.
“Arahan dari Presiden Prabowo jelas kepada Pak Bahlil (Menteri ESDM), bahwa kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin yang paling terdampak, yang banyak menggunakan BBM subsidi, ini yang harus dijaga,” ucap Anggia.
Kebijakan menjaga harga BBM subsidi tetap stabil juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meredam dampak lanjutan kenaikan harga energi terhadap biaya hidup masyarakat. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green. Mulai 10 Juni 2026, Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Artinya, harga Pertamax naik Rp3.950 per liter atau sekitar 32%.
Pertamax Green 95 atau RON 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini setara Rp4.100 per liter atau sekitar 31,8%. Pertamina menyebut penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.
"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.
Pasokan Aman
Meski Pertamax dan Pertamax Green naik, Pertamina memastikan harga produk BBM lainnya tidak ikut berubah. Pertamax Turbo atau RON 98 tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite atau CN 51 tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex atau CN 53 tetap Rp24.800 per liter.
Pertamina Patra Niaga juga memastikan pasokan BBM di jaringan SPBU Pertamina di seluruh Indonesia dalam kondisi aman. Kepastian pasokan menjadi penting karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat memengaruhi pola pembelian konsumen, terutama di daerah dengan mobilitas tinggi.
Dalam situasi ini, pemerintah berada di posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, harga BBM nonsubsidi perlu menyesuaikan perkembangan harga keekonomian dan biaya pasokan. Di sisi lain, semakin mahalnya Pertamax dapat membuat sebagian pengguna mencari alternatif yang lebih murah, termasuk Pertalite.
Karena itu, penggunaan QR code menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga distribusi BBM subsidi. Sistem ini diharapkan dapat membantu pencatatan transaksi, membatasi potensi penyalahgunaan, dan memastikan BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Namun, ESDM mengakui masih ada peluang penyalahgunaan. Karena itu, selain sistem digital, pemerintah tetap membutuhkan pengawasan langsung di SPBU, penguatan data pengguna, serta partisipasi masyarakat untuk tidak membeli BBM subsidi jika tidak berhak.
Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menjadi ujian bagi kebijakan subsidi energi pemerintah. Selama harga Pertalite dan Biosolar ditahan, beban perlindungan terhadap masyarakat tetap ditanggung melalui APBN. Pemerintah berupaya menjaga harga subsidi agar tidak menambah tekanan terhadap daya beli, terutama di tengah risiko gejolak harga minyak akibat dinamika geopolitik global.
Dengan perpindahan konsumen yang disebut belum masif, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperkuat pengawasan sebelum terjadi lonjakan konsumsi Pertalite. Namun, selisih harga yang semakin jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat risiko shifting tetap perlu diantisipasi secara serius.
Jika pengawasan tidak diperketat, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong peningkatan konsumsi BBM subsidi oleh kelompok yang tidak berhak. Sebaliknya, jika sistem QR code dan pengawasan berjalan efektif, pemerintah dapat menjaga harga Pertalite tetap stabil tanpa membuat distribusi subsidi makin bocor.
as a preferred 
 (1) (1) (1)-688c3cbbc912b.jpg)
Tinggalkan Komentar
Komentar