periskop.id - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga Pertamax perlu fokus melindungi kelompok rentan. Langkah ini krusial demi menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut.
Menurutnya, BBM jenis Pertamax sebenarnya lebih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Alhasil, dampak langsungnya terhadap kelompok rentan dinilai tidak sebesar jika harga Pertalite yang mengalami kenaikan.
"Namun, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan," ujar Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, fokus kebijakan pemerintah saat ini harus diarahkan untuk mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Bansos tersebut disebutnya perlu menyasar rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, hingga pelaku UMKM. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui skema bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.
Selain itu, stabilitas harga pangan disarankan untuk dijaga oleh pemerintah pusat dan daerah secara sinergis. Langkah ini dapat ditempuh lewat penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, hingga subsidi angkutan pangan.
Upaya intervensi tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pasalnya, kelompok ini mengalokasikan sebagian besar pengeluaran bulanan mereka hanya untuk kebutuhan makanan.
Di sisi lain, dukungan sementara direkomendasikan untuk diberikan kepada sektor angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil. Kebijakan ini dinilai efektif guna mencegah lonjakan tarif transportasi yang terlalu cepat di lapangan.
Kendati demikian, implementasi kebijakan pendukung tersebut perlu dievaluasi secara berkala oleh pemerintah. Insentif ini pun ditegaskan hanya boleh diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria saja.
Pada saat yang sama, pengawasan penggunaan Pertalite diminta untuk memperketat pelaksanaannya oleh otoritas terkait. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi migrasi konsumen besar-besaran dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Langkah penguatan pendataan kendaraan dan pembatasan volume pembelian dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi. Begitu pula dengan pengawasan langsung di setiap SPBU serta menjaga selisih harga antarjenis BBM agar tidak terlalu ekstrem.
Sektor UMKM juga perlu dibantu untuk menjaga stabilitas biaya produksi mereka di tengah situasi ini. Pemerintah diminta menyediakan pembiayaan modal kerja berbunga rendah dan penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan.
Bantuan digitalisasi pemasaran serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan juga dipandang mampu meringankan beban pelaku usaha. Kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat menjaga roda perekonomian skala kecil tetap berputar.
"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.
Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan untuk mulai dialihkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Strategi ini dinilai jauh lebih efektif dan tepat sasaran untuk jangka panjang.
Transformasi tersebut perlu dibarengi dengan langkah perbaikan transportasi umum secara masif. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong pengembangan kendaraan hemat energi serta meningkatkan efisiensi energi nasional secara berkelanjutan.
Langkah komprehensif ini dinilai sangat penting untuk diakselerasi. Menurutnya, seluruh rangkaian strategi ini efektif guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi BBM secara bertahap.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar