periskop.id - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai implementasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran dalam skala besar dalam jangka panjang.
Menurut Luhut, penerapan infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI) tidak hanya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga membuka peluang penghematan negara hingga mencapai ribuan triliun rupiah melalui berbagai perbaikan tata kelola.
"Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun, angkanya, ada tadi datanya saya tidak ingat semua," kaya Lubut dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan, potensi efisiensi tersebut berasal dari berbagai sektor yang selama ini rentan terhadap kebocoran, ketidaktepatan sasaran, hingga praktik korupsi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan setiap program berjalan lebih tepat sasaran dan transparan.
Luhut mencontohkan sejumlah area yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari penerapan DPI, antara lain penyaluran bantuan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan transaksi yang berisiko under-invoicing, hingga upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor pelayanan publik.
Menurutnya, penggunaan data yang terintegrasi dan real-time memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang lebih presisi sehingga mengurangi potensi kesalahan penyaluran anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja negara.
"Dan itu akan membuat efisien, dan kita sebenarnya membangun ekosistem dimana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi," terang dia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar