Periskop.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong penguatan tata kelola pengawasan kredit program pemerintah lewat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini mengemuka dalam Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2026.
Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan, keberagaman skema kredit program pemerintah menuntut pengawasan yang terintegrasi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tujuan pembangunan tercapai secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Pengawasan tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga memastikan ketercapaian output dan outcome sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional," kata Iwan dalam Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2026 di Jakarta, Senin (6/7).
Selain KUR, pemerintah saat ini tengah mengembangkan sejumlah skema pembiayaan lain. Di antaranya Kredit Alat dan Mesin Pertanian, Kredit Industri Padat Karya, serta Kredit Program Perumahan.
Masing-masing skema punya tujuan strategis tersendiri. Mulai dari memperluas akses pembiayaan UMKM, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas industri, hingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Iwan menambahkan, keragaman program itu perlu diimbangi penguatan mekanisme pengawasan lewat forum koordinasi. Forum tersebut, kata dia, tidak lagi hanya menyasar KUR, melainkan mencakup seluruh kredit program pemerintah.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Sophia Isabella Wattimena menilai, sinergi dan kolaborasi pengawasan diperlukan agar KUR dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menyebutkan, penyaluran kredit tersebut juga harus berkualitas dan berkelanjutan.
Senada, Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan, Forkorwas KUR Tahun 2026 menetapkan empat prioritas tindak lanjut. Prioritas itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas penyaluran, serta memastikan program KUR memberi manfaat optimal bagi pelaku UMKM dan perekonomian nasional.
Sophia menambahkan, penguatan sinergi tersebut turut tercermin dari data penyaluran kredit UMKM terkini yang menunjukkan tren positif.
"Penyaluran kredit kepada sektor UMKM hingga Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Kredit UMKM tercatat mencapai sekitar Rp1.509,7 triliun atau sekitar 16,93% dari total kredit perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kredit pada segmen usaha mikro dan menengah," ujar Sophia.
Tinggalkan Komentar
Komentar