periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengusut tuntas temuan indikasi korupsi tanpa memandang latar belakang politik.
Prabowo menceritakan keraguan Kepala BPKP saat hendak melaporkan temuan penyelewengan dana negara yang melibatkan orang dekat istana. Prabowo langsung memerintahkan penerusan proses pemeriksaan hukum secara tegas.
"Gimana Pak, petunjuk? Teruskan pemeriksaan," kata Prabowo di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).
Kepala Negara memastikan tidak akan pernah memberikan perlindungan khusus bagi siapa pun pelaku kejahatan finansial di pemerintahannya.
Prabowo secara lugas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengabaikan status kedekatan para terduga koruptor dengan kekuasaan presiden.
"Gak ada urusan mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya," tegasnya.
Presiden RI mewajibkan aparat penegak hukum memproses setiap indikasi pencurian uang rakyat secara transparan hingga tuntas.
"Kalau ada indikasi, terus periksa," ujar Prabowo.
Ia sangat menyayangkan sikap sejumlah pejabat negara pemegang kewenangan yang justru menyalahgunakan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi.
Prabowo menilai status kehormatan dari sebuah jabatan tinggi seharusnya membuat para pejabat bertindak lebih amanah.
"Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga," ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka mempersilakan penegak hukum memeriksa kader partainya sendiri apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Ia menuntut seluruh elemen pejabat maupun aparat negara memberikan teladan integritas yang baik kepada masyarakat luas.
"Mau partai saya sendiri, Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan," pungkas Prabowo.
Tinggalkan Komentar
Komentar