Periskop.id - Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Juni lalu. Ini menjadi level tertinggi BI Rate sejak April 2025, ditempuh di tengah tekanan depresiasi rupiah yang belum mereda.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Rijadh Djatu Winardi menilai langkah tersebut sebagai sinyal urgensi yang kuat dari BI. Pasalnya, kenaikan BI Rate kali ini tidak menunggu Rapat Dewan Gubernur Bulanan, melainkan diputuskan melalui forum mingguan yang lazimnya tidak digunakan untuk kebijakan suku bunga.

"Arah risiko suku bunga kini asimetris ke atas dan itulah lingkungan eksternal yang memaksa BI ikut mengetatkan suku bunga, meski ekonomi domestik sedang melambat," tegas Rijadh, Jumat (10/7).

Menurutnya, pemicu utama keputusan itu jelas. Rupiah sempat menyentuh Rp18.171 per dolar AS pada 9 Juni 2026, level paling lemah sejak krisis finansial 1998. Rijadh menerangkan, tren global pun tidak lagi seragam karena krisis geopolitik memecah konsensus yang setahun lalu masih mendorong bank-bank sentral utama memangkas suku bunga secara beriringan.

Era ekspektasi pemangkasan suku bunga global, menurut Rijadh, sudah berakhir bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tekanan arus modal keluar pun kian nyata, tercermin dari penjualan bersih investor asing di bursa yang mencapai Rp73,60 triliun sepanjang semester pertama 2026. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat melonjak hingga sekitar 7,48% pada 10 Juni sebelum sedikit mereda.

"Saya kira ini kombinasi antara repricing valuasi akibat discount rate yang lebih tinggi dan rotasi investor ke instrumen pendapatan tetap yang imbal hasilnya kini sangat kompetitif dibandingkan terhadap ekspektasi return saham," jelasnya.

Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 35% sepanjang paruh pertama 2026 dan ditutup di kisaran 5.643 pada akhir Juni. Dampaknya tidak berhenti di pasar modal. Rijadh menguraikan, masyarakat sebagai konsumen turut menanggung beban berlapis dari harga BBM nonsubsidi yang melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, bersamaan dengan inflasi Juni yang sudah menyentuh 3,34%.

Kombinasi kenaikan harga bahan bakar, suku bunga yang lebih tinggi, dan pelemahan rupiah berpotensi menekan permintaan di sektor yang bergantung pada konsumsi dan pembiayaan kredit. Kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi, disebut Rijadh kian terjepit. Meski bunga simpanan ikut naik, manfaatnya lebih banyak dinikmati deposan besar ketimbang rumah tangga rentan.

"Suku bunga yang tinggi merupakan beban yang terlihat, sementara rupiah yang kehilangan jangkar adalah ongkos yang jauh lebih besar jika suku bunga tidak dinaikan," katanya.

Rijadh merekomendasikan sejumlah langkah kepada pemerintah. Pertama, memperkuat kredibilitas fiskal karena pasar tengah mencermati melebarnya defisit transaksi berjalan dan anggaran. Ia mencatat, penerbitan obligasi internasional senilai US$1,5 miliar mencatat permintaan yang kuat, namun kekhawatiran soal tata kelola dan transparansi masih membayangi.

Kedua, perlindungan daya beli harus bersifat tertarget. Bantalan sosial dan subsidi yang tepat sasaran untuk kelompok rentan, ia nilai, lebih efektif ketimbang stimulus yang bersifat umum karena stimulus umum justru berisiko memperlebar defisit dan kontraproduktif terhadap upaya stabilisasi. Ketiga, kebijakan dari sisi pasokan perlu diarahkan untuk menekan biaya tanpa memindahkan beban ke pos fiskal lain.

Defisit perdagangan pertama dalam enam tahun, menurut Rijadh, menjadi sinyal bahwa ketahanan eksternal Indonesia semakin menipis. Karena itu, reformasi untuk mendorong penanaman modal asing dan ekspor bernilai tambah menjadi kebutuhan mendesak.

"Justru karena minat investor masih ada, pemerintah punya kesempatan memperkuat tata kelola sekarang, sebelum kekhawatiran itu berubah menjadi diskon permanen pada aset Indonesia," pungkas Rijadh.