Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan menyusul evaluasi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memberikan tenggat waktu satu tahun bagi institusi tersebut untuk melakukan pembenahan.
Purbaya mengatakan, reformasi di tubuh DJBC telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya melalui perombakan jajaran pimpinan serta pengetatan pengawasan terhadap praktik penyelundupan dan peredaran barang ilegal.
"Bea Cukai progresnya sudah amat baik. Kita sudah kocok ulang pegawai-pegawai di sana, dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinan sudah orang-orang yang relatif lebih baik. Mereka tahu kalau mereka nggak baik, mereka akan dibubarkan. Itu yang penting tadi," ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, dikutip Rabu (22/7).
Menurut dia, perbaikan tersebut mulai tercermin dari peningkatan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang tumbuh lebih dari 6 persen hingga mendekati 7 persen. Selain itu, peredaran barang selundupan di pasar, termasuk ballpress pakaian bekas impor ilegal, disebut mulai berkurang.
Purbaya juga mengungkapkan DJBC kini lebih agresif melakukan penindakan terhadap penyelundupan, termasuk peredaran rokok ilegal dan emas ilegal di pelabuhan maupun bandara.
"Kalau kita lihat di pasar, ballpress sudah berkurang banyak. Barang selundupan sudah berkurang banyak. Terus Bea Cukai aktif melakukan penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal, sekarang banyak sekali itu," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pihaknya mengubah pendekatan penegakan hukum untuk meningkatkan efek jera. Jika sebelumnya aparat hanya menyita barang ilegal, kini kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang selundupan juga akan ditahan hingga seluruh proses hukum selesai.
"Salah satu approach yang kita pakai adalah untuk memastikan bahwa praktik itu berkurang banyak. Jadi masalahnya itu kalau ada truk bawa barang ilegal, yang ditahan cuma barang ilegalnya, truknya dilepas, sopirnya dilepas, jadi cost untuk melakukan praktik ilegal murah," tambahnya.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut membuat sejumlah kantor Bea Cukai di berbagai daerah dipenuhi kendaraan hasil penindakan karena seluruhnya ditahan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden Prabowo juga telah mengakui adanya kemajuan di tubuh DJBC. Jika sebelumnya Presiden sempat melontarkan wacana pembubaran, kini pemerintah menilai institusi tersebut masih dapat dibenahi.
"Terus kalau kita lihat dari penghargaan atau Presiden ke Bea Cukai, saya juga sudah melihat, Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah sinyal yang jelas bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita," bebernya.
Selain reformasi organisasi, Kementerian Keuangan juga tengah memperkuat sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Teknologi tersebut akan terhubung dengan berbagai kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan.
"Jadi kemungkinannya Bea Cukai akan tetap bertahan. Untuk di pelabuhan, kita terapkan AI yang cukup signifikan. Mungkin satu-dua minggu lagi saya akan bawa media software AI di lapangan yang digunakan di Bea Cukai di pusat, yang terhubung dengan banyak tempat di Indonesia. Dua minggu lagi, tadi Pak Djaka bilang bisa untuk demo ke teman-teman media untuk melihat bahwa sekarang kita lebih canggih dibanding sebelumnya, mungkin itu," tutup Purbaya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar