Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu yang ramai diperbincangkan mengenai pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp1,8 triliun. Purbaya mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7).

Purbaya menegaskan bahwa cicilan yang akan dibayarkan pemerintah kepada perbankan setiap tahunnya bukan merupakan pembayaran atas pengadaan kipas angin tersebut.

"Bukan, cicilan utang ke bank setiap tahun," terang dia.

Sebagai informasi, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan isu pengadaan 1,8 juta kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp1,8 triliun dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 15 Juli 2026.

Menurut Mufti, hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan terkait informasi pengadaan tersebut.

Mufti juga menilai harga satuan kipas angin seharusnya dapat lebih murah. Berdasarkan penelusurannya di lokapasar, harga kipas angin berkisar Rp338 ribu per unit, sehingga ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan anggaran tersebut.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan 1,8 juta kipas angin yang nilainya Rp1,8 triliun. Kemudian, dari isu ini, kami coba mencari informasi, tetapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah terkait adanya pengadaan ini," ujar Mufti, dikutip Antara.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengadaan kipas angin bukan menjadi kewenangan Kementerian Koperasi.

Meski demikian, ia menyebut nilai anggaran bisa mencapai Rp1,8 triliun karena harga per unit diperkirakan sekitar Rp1 juta, namun mengaku tidak mengetahui secara pasti rincian pengadaan tersebut.