Bapeten: Krisis Bahan Bakar, Reaktor Nuklir Serpong Terancam Berhenti Beroperasi
Bapeten mengungkapkan Reaktor Nuklir Serpong terancam berhenti beroperasi tahun ini karena krisis bahan bakar. Masalah transisi aset PT INUKI menjadi penyebab utama terhentinya pas...

periskop.id – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengungkapkan nasib Reaktor Serpong kini berada di ujung tanduk dan terancam berhenti beroperasi total pada tahun ini akibat terhentinya pasokan bahan bakar nuklir.
"Kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir bisa beroperasi, karena enggak adanya bahan bakar nuklir," ujar Plt Kepala Bapeten Zainal Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2).
Zainal menjelaskan krisis pasokan vital ini terjadi karena PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) selaku satu-satunya produsen elemen bakar nuklir sedang mengalami masalah operasional pelik.
Perusahaan pelat merah tersebut saat ini masih terjebak dalam proses pengalihan aset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tak kunjung rampung hingga kini.
Kondisi transisi yang berlarut-larut menyebabkan produksi bahan bakar untuk reaktor riset G.A. Siwabessy di Serpong mandek total.
"Dengan tidak adanya INUKI, maka pasokan bahan bakar nuklir di reaktor Serpong terhenti," jelasnya.
Selain ancaman penutupan operasional reaktor, Bapeten juga menyoroti keberadaan sisa bahan nuklir di fasilitas INUKI yang memerlukan pengawasan ekstra ketat demi keamanan nasional.
Zainal membeberkan fakta mengejutkan mengenai potensi bahaya material sisa yang tersimpan di fasilitas tersebut jika tidak dikelola dengan standar keselamatan tinggi.
"Bahan nuklir 20 kilogram itu setara dengan satu bom atom. Ini yang juga perlu dicermati bersama," tegasnya.
Pihaknya mengaku telah melakukan inspeksi intensif sepanjang tahun 2025 untuk memastikan keamanan material berbahaya tersebut selama masa vakum produksi berlangsung.
Otoritas pengawas nuklir kini terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan lembaga terkait guna mempercepat penyelesaian sengkarut aset antara INUKI dan BRIN.
Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah segera mencari solusi konkret agar fasilitas strategis nasional tersebut tidak mangkrak hanya karena masalah administrasi dan kemacetan rantai pasok.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Komisi XII DPR RI dengan mengeklik tautan.
Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.