periskop.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengusulkan langkah strategis untuk mengatasi potensi darurat energi global melalui kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurut Fahmy, kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi jangka pendek yang realistis di tengah tekanan energi global yang juga direspons berbagai negara dengan kebijakan serupa.
Ia menilai, pembatasan BBM subsidi berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp120 triliun per tahun. Namun, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini baru sebatas wacana dan belum terealisasi.
Sesungguhnya ada satu opsi kebijakan untuk mengatasi masalah jangka pendek tersebut. Opsi itu adalah pembatasan BBM Subsidi agar tepat sasaran, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 120 triliun per tahun. Selama Pemerintahan Joko Widodo, kebijakan itu hanya diwacanakan, namun tidak pernah diterapkan hingga sekarang.
"Salah satu kesulitan penerapan kebijakan tersebut adalah mekanisme pembatasan BBM Subsidi," ucap Fahmy dalam keterangan yang diterima Periskop, Selasa (31/3).
Ia menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina hingga penerapan sistem barcode. Meski demikian, implementasi di lapangan dinilai masih belum efektif karena kendaraan pribadi relatif mudah mengakses BBM subsidi.
Untuk itu, Fahmy menyarankan agar pemerintah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana dan tegas, yakni dengan menetapkan jenis kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.
Adapun kendaraan yang diusulkan tetap menerima subsidi meliputi sepeda motor, angkutan orang, serta kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok. Sementara itu, mobil pribadi diarahkan untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi.
"Kendaraan tersebut meliputi: Sepeda Motor, Kendaraan Angkutan Orang, dan Kendaraan Angkutan Barang kebutuhan pokok. .Sedangkan mobil pribadi harus migrasi dari penggunaan BBM Subsidi ke BBM Non-Subsidi," paparnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif, Fahmy meyakini pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. Dengan demikian, tekanan untuk menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat dapat diminimalkan.
"Kalau pembatasan Subsidi BBM tersebut berhasil, maka sekitar Rp120 triliun dana APBN yang dapat dihemat sehingga Pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini," tutup Fahmy.
Tinggalkan Komentar
Komentar