Periskop.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar yang menyebut pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah terjadi karena stok batu bara untuk pembangkit listrik menipis. Pemerintah menegaskan gangguan pasokan listrik yang dirasakan masyarakat, terutama di kawasan Jabodetabek, disebabkan oleh persoalan teknis, bukan krisis bahan bakar pembangkit.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tidak sedang dalam kondisi bermasalah. Ia menepis spekulasi yang beredar bahwa pemadaman listrik dipicu oleh menipisnya pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
“Tidak ada batu bara menipis,” ujar Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).
Pernyataan itu disampaikan setelah sebagian masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek mengeluhkan pemadaman listrik dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman terjadi dengan durasi yang berbeda-beda dan memunculkan spekulasi di publik mengenai kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit listrik.
Dwi menjelaskan, pemadaman bergilir yang terjadi di kawasan Jabodetabek berkaitan dengan gangguan teknis. Pemerintah, kata dia, telah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan gangguan tersebut ditangani dan tidak berulang.
“Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman, itu juga tidak benar. Dipastikan tidak benar,” ucap Anggia.
Dengan pernyataan tersebut, ESDM berupaya meredam kekhawatiran publik atas kemungkinan pemadaman listrik yang lebih luas atau berlangsung berkepanjangan. Pemerintah menilai informasi mengenai krisis batu bara perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Keluhan pemadaman listrik tidak hanya muncul di Jabodetabek. Di luar kawasan tersebut, sejumlah masyarakat juga melaporkan gangguan listrik di beberapa daerah, antara lain Cianjur di Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah, Madura di Jawa Timur, serta sejumlah wilayah lainnya.
Ketersediaan Pasokan
Munculnya keluhan dari berbagai daerah membuat isu pemadaman semakin ramai dibicarakan. Sebagian kabar yang beredar mengaitkan pemadaman dengan dugaan menipisnya stok batu bara untuk PLTU, terutama di tengah proses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB batu bara yang masih berjalan.
Namun, Dwi menegaskan tidak ada masalah pasokan batu bara meskipun pembahasan RKAB masih berproses. Ia menyebut pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kebijakan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas sektor energi.
“Apalagi Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap, ya,” kata dia.
Konteks RKAB menjadi penting karena pemerintah sebelumnya menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton. Penurunan kuota tersebut dilakukan setelah pasar batu bara global mengalami ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pada tahun sebelumnya.
Namun, dinamika geopolitik global kembali mengubah arah pasar. Kenaikan harga batu bara akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terukur. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan relaksasi akan dilakukan mengikuti perkembangan harga komoditas.
"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Bahlil mengatakan, kebijakan tersebut menjadi cara pemerintah merespons kenaikan harga batu bara acuan. Harga Batu Bara Acuan atau HBA periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$121,83 per ton, naik dari HBA periode kedua Mei 2026 yang berada di level US$116,32 per ton.
"Harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," kata Bahlil.
Meski demikian, relaksasi produksi tidak serta-merta berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan dalam negeri. Dalam sektor listrik, batu bara masih menjadi energi primer penting bagi PLTU yang menopang pasokan listrik nasional. Karena itu, isu ketersediaan batu bara untuk pembangkit selalu menjadi perhatian publik ketika terjadi pemadaman listrik.
Di sisi lain, pemadaman akibat gangguan teknis bukan hal yang bisa dianggap ringan. Gangguan pada sistem kelistrikan dapat berdampak luas terhadap aktivitas rumah tangga, transportasi, layanan publik, komunikasi, hingga kegiatan usaha. Karena itu, koordinasi antara ESDM dan PLN menjadi penting untuk memastikan penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas dan mitigasi dilakukan lebih cepat.
Blackout Sumatra
Dalam kasus pemadaman listrik di Sumatera beberapa waktu lalu, dikabarkan permintaan ESDM kepada PLN agar mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gangguan listrik tidak selalu berkaitan dengan bahan bakar pembangkit, tetapi bisa pula disebabkan oleh gangguan sistem, cuaca, jaringan transmisi, atau infrastruktur kelistrikan lainnya.
Pengamat energi juga menilai gangguan listrik perlu menjadi momentum memperkuat jaringan transmisi. Dalam berita ANTARA terkait blackout Sumatera, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut penguatan sistem transmisi menjadi kunci untuk menekan risiko gangguan.
"Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi. Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatra,” ujarnya.
Dengan adanya bantahan dari ESDM, pemerintah ingin memastikan bahwa pemadaman listrik yang terjadi bukan akibat krisis batu bara. Namun, penjelasan teknis dari PLN tetap menjadi hal penting agar publik mengetahui sumber gangguan secara lebih rinci, termasuk lokasi gangguan, durasi pemulihan, dan langkah pencegahan yang disiapkan.
Ke depan, transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika pemadaman terjadi berulang, publik membutuhkan penjelasan yang cepat, jelas, dan mudah dipahami. Di saat yang sama, pemerintah dan PLN perlu memastikan sistem kelistrikan semakin andal, terutama di wilayah dengan beban listrik tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa.
Dengan pasokan batu bara yang diklaim aman dan kebijakan relaksasi produksi yang disiapkan secara bertahap, fokus utama pemerintah kini berada pada penyelesaian gangguan teknis serta pencegahan agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar