Periskop.id - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) memperingatkan mandatori biodiesel 50% alias B50 berpotensi memicu defisit dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Rp28 triliun. Potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan juga diperkirakan menembus Rp620 triliun dalam satu dekade.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menguraikan, proyeksi tersebut bersumber dari riset Traction Energy Asia. Ia menekankan risiko itu hanya akan terwujud jika B50 dijalankan tanpa disertai pembenahan produktivitas atau debottlenecking.
"Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga tandan buah segar (TBS)," tegas Darto dalam keterangan resmi, Kamis (2/7).
POPSI menyoroti rencana kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% sebagai penopang implementasi B50. Darto menilai kebijakan itu bakal menekan harga CPO bersih yang menjadi acuan transaksi di dalam negeri.
Mekanisme harga TBS di tingkat petani pun ikut terdampak. Darto menerangkan, harga TBS bergerak mengikuti harga CPO setelah dipotong berbagai pungutan dan biaya, sehingga penurunan harga CPO bersih otomatis mengikis pendapatan petani.
"Meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya," imbuhnya.
Darto juga menegaskan, ketahanan energi nasional tak bisa dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit. Pendapat serupa datang dari peneliti energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti, yang turut terlibat dalam kajian Traction Energy Asia.
Yayan menilai, jika B50 hanya mengejar mandat tanpa memprioritaskan keberlanjutan, implementasinya berpotensi melahirkan beban yang bersifat multidimensi bagi perekonomian nasional.
"Beban multidimensi tersebut meliputi biaya anggaran yang menguras beban fiskal terus-menerus, tekanan harga pangan seperti minyak goreng, peningkatan ekspansi lahan nyaris dua kali lipat, dan utang karbon lebih panjang dari satu abad," ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar