Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni untuk membahas salah satu peristiwa lingkungan terbesar yang pernah mengguncang kawasan tersebut, yakni tumpahan minyak Montara pada tahun 2009.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian ganti rugi bagi warga yang selama bertahun-tahun merasakan dampak lingkungan maupun kerugian ekonomi akibat insiden tersebut.

Purbaya mengatakan dirinya menerima Ferdi Tanoni untuk membahas perkembangan kondisi masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Ia mengungkapkan, keduanya telah lama terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.

"Pak Ferdi (Tanoni) merupakan teman lama saya. Kami pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018," kata Purbaya pada Kamis (9/7).

Menurut Purbaya, pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada kondisi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang hingga kini masih menghadapi dampak pencemaran lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara.

"Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," terang dia.

Meski telah berlalu lebih dari satu dekade, dampak insiden Montara dinilai masih membayangi kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian dari laut. Nelayan, petani rumput laut, hingga pelaku usaha kecil disebut mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya ekosistem laut pascakejadian tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ferdi Tanoni menyampaikan berbagai persoalan yang menurutnya masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Yayasan Peduli Timor Barat juga terus mendorong agar penyelesaian kerugian lingkungan dan ekonomi yang dialami warga mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Purbaya menegaskan bahwa persoalan Montara tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya berencana mengunjungi Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Dalam waktu dekat, saya berencana mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Semoga ikhtiar bersama ini dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat yang terdampak," pungkas Purbaya.