periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyoroti tantangan disinformasi dalam percaturan dunia maupun nasional saat ini. Ia mengingatkan, propaganda asing kerap menyasar mulai dari jajaran pimpinan teratas hingga ke lapisan masyarakat.
"Kita tahu dalam percaturan dunia dan nasional sekarang ini, jarang sekali satu negara menuduh negara lain melakukan ini atau itu, padahal sebenarnya itu disinformasi propaganda dari pihak asing. Saya kira memang harus kita bendung dan harus kita hadapi," kata Yusril di Gran Melia, Rabu (22/4).
Yusril menegaskan, langkah mengatasi disinformasi bukanlah upaya untuk memperlemah sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, ia mendorong agar demokrasi terus diperkuat sambil tetap sigap menangkal pengaruh negatif dari luar.
"Jangan kita anggap ini sebagai upaya memperlemah demokrasi. Demokrasi justru harus kita perkuat di tengah masyarakat. Hanya saja disinformasi, apalagi propaganda pihak asing, memang perlu kita tangkal bersama," jelasnya.
Sebagai contoh nyata, Yusril mengenang bagaimana disinformasi dijalankan secara masif pada 1970-an terhadap komoditas minyak kelapa. Saat itu, minyak kelapa dipropagandakan sebagai produk yang tidak baik bagi kesehatan karena diklaim mengandung kolesterol tinggi.
"Tahun-tahun 70-an minyak kelapa dianggap tidak baik bagi kesehatan, kolesterol tinggi dan segala macam," ujarnya.
Akibatnya, negara produsen seperti Indonesia dan Filipina sempat berhenti menanam kelapa karena persaingan dagang dengan negara lain yang ingin memajukan produk minyak jagung, kedelai, maupun bunga matahari.
"Baru sekarang orang berpikir lagi untuk menanam kelapa. Kemudian kita menanam kelapa sawit dan Indonesia menjadi eksportir terbesar vegetable oil sedunia. Lalu dipropagandakan lagi kelapa sawit itu begini dan begitu, itu disinformasi pihak asing," kata Yusril.
Yusril menyayangkan jika masyarakat Indonesia justru menjadi perpanjangan tangan pihak asing yang merusak kepentingan nasional sendiri karena terpengaruh disinformasi tersebut. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada dan menjaga kedaulatan informasi serta ekonomi Indonesia.
"Hal seperti ini yang harus kita waspadai, harus kita jaga kepentingan nasional kita. Sama sekali tidak ada maksud memperlemah demokrasi maupun kebebasan bicara, melainkan membendung disinformasi dan propaganda dari pihak asing," tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar