periskop.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyatakan sikap untuk tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung-gedung instansi pemerintahan. Sebagai bentuk protes, massa mahasiswa sengaja memilih kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagai panggung utama guna menunjukkan kepada publik bahwa kondisi negara sedang krisis dan tidak baik-baik saja.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri, Adelia, mengekspresikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai menutup telinga terhadap gelombang kritik. Menurutnya, langkah memindahkan lokasi aksi dari pusat birokrasi merupakan respons atas ketidakpedulian penguasa terhadap nasib masyarakat.

Advertisement

"Pada hari ini kami menyampaikan kekecewaan kepada para pemerintah, bahwasanya hari ini kami tidak akan kembali mengadakan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Kami ingin hari ini tuntutan ataupun apa pun yang kami tuntut hari ini, itu bisa didengar oleh pemerintah dan bisa dievaluasi untuk lebih baik," kata Adelia, di Bundaran HI, Jumat (12/6).

Adelia menilai sikap mengabaikan tuntutan ini menjadi penanda kuat adanya upaya pembatasan hak-hak berpendapat kaum intelektual.

“Hari ini adalah bentuk bahwasanya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaiaman kehidupan rakyat Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yalathof Mas’hum Imawan, mempertanyakan balik desakan aparat yang terus mengarahkan mahasiswa agar menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Yalathof menyampaikan, penolakan mahasiswa untuk berdemo di DPR sangat berdasar karena pemerintah sendiri terindikasi mulai mengelak dari poin-poin krusial, termasuk pada tuntutan nomor lima.

"Terakhir, hari ini membuktikan bahwa valid untuk kita melakukan aksi di Bundaran HI. Kenapa? Karena bahkan tuntutan nomor lima, pemerintah malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri, sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR? Justru itu dipertanyakan," jelas Yalathof.

Yalathof menjelaskan, pemilihan Bundaran HI sebagai pusat pergerakan dilakukan agar pesan dan kondisi riil bangsa bisa disaksikan langsung oleh masyarakat luas. Langkah ini diklaim sebagai bentuk kepedulian nyata mahasiswa agar arah pembangunan negara tidak semakin melenceng.

Jika pola komunikasi dan kebijakan pemerintah tidak segera dievaluasi, BEM UI memperingatkan adanya ancaman nyata yang dapat membuat Indonesia terperosok ke jurang kehancuran di berbagai sektor fundamental.

"Kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita, yang suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat, ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja! Dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru beneran bangkrut! Tetapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir, Indonesia akan bangkrut secara moral!" ungkap Yalathof.

Diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (11/6), di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB. Demonstrasi ini membawa lima tuntutan yang menyasar sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut rinciannya:

1. Mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara (APBN).

2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Mengakhiri praktik militerisme di ranah sipil.

5. Menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti menghindari tanggung jawab dan secara terbuka mengakui kesalahan pemerintah.