Pakar hukum menilai pengesahan RUU KUHAP terkesan terburu-buru, meski masih berpeluang diuji di Mahkamah Konstitusi.
Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur ungkap kronologi suap DAK RSUD Koltim. ASN Kemenkes HP...
CISA rilis survei: 72% publik puas kinerja Polri. Mayoritas masyarakat berharap Polri menjadi simbol supremasi...
-6889aeeb0bc1a.webp)
MUI tetapkan Fatwa Rekening Dormant sebagai respons atas permintaan PPATK. Dana tak bertuan wajib diserahkan...
KPK imbau BUMN jangan ragu lakukan aksi korporasi strategis. Lembaga antirasuah ini ingatkan keputusan bisnis...
Menko Yusril Ihza Mahendra heran publik lebih memilih lapor ke Damkar daripada Polisi untuk berbagai...
KPK tegaskan akuisisi PT JN merugikan ASDP dan libatkan rekayasa. Hal ini disampaikan menyusul vonis...
KPK resmi tahan 3 tersangka baru kasus RSUD Kolaka Timur. Penahanan menyasar ASN Kemenkes, Bapenda...
Polri ungkap 39 kasus vape etomidate sepanjang 2025. Zat berbahaya ini belum diatur hukum, namun...
Pakar hukum pidana Hery Firmansyah menilai revisi KUHAP perlu masukan publik agar adil dan profesional,...