Periskop.id - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan tengah berupaya mengganti kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perselisihan berulang antara kedua pihak, termasuk ihwal konflik Iran, disebut menjadi pemicunya.

Channel 12 melaporkan para pejabat pemerintahan Trump meyakini kabinet Netanyahu perlu diganti karena dianggap terlampau garis keras. Washington pun disebut mulai membangun basis dukungan populer baru menjelang pemilu Israel.

Advertisement

"Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan tentang kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan populer baru sebelum pemilihan umum Israel," demikian laporan Channel 12, Minggu (21/6).

Guna mewujudkan itu, Washington disebut telah menjalin kontak informal dengan sejumlah pemimpin oposisi Israel. Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot termasuk di antara nama yang masuk dalam jangkauan komunikasi tersebut.

Kelompok oposisi Israel sendiri diklaim telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk mempererat relasi dengan pejabat di Washington. Hasilnya pun disebut sebatas "keberhasilan terbatas" di antara tokoh-tokoh yang mengkritik kebijakan Netanyahu.

Channel 12 juga melaporkan Washington melihat perlunya membangun "mekanisme kepercayaan informal baru" dengan Israel. Meski demikian, Trump sendiri belum memberikan dukungan terhadap satu pun politikus oposisi Israel.

Jajak pendapat yang dirilis surat kabar Israel Maariv pada Jumat (19/6) turut memberi sinyal peluang bagi oposisi. Survei tersebut menunjukkan oposisi dapat membentuk pemerintahan jika pemilihan digelar hari itu, dengan keunggulan 61 kursi lawan 49 kursi untuk blok Netanyahu.

Jajak pendapat yang sama juga mengindikasikan partai-partai Arab bakal meraih 10 kursi dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang.

Laporan ini mencuat bersamaan dengan digelarnya pembicaraan teknis AS-Iran di Swiss untuk mengakhiri perang antara kedua negara. Kesepakatan sementara yang dicapai menyerukan penghentian pertempuran di seluruh front, termasuk Lebanon yang terus diserang Israel imbas keterlibatan milisi Hizbullah.

Israel menolak mematuhi kesepakatan tersebut dengan alasan tidak dilibatkan dalam proses negosiasi. Netanyahu dan para menterinya menegaskan Israel tidak akan mundur dari Lebanon selatan.

Pemerintah Lebanon mencatat serangan Israel di negara itu sejak 2 Maret telah menewaskan hampir 4.000 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.

"Langkah Amerika ini bertujuan memanfaatkan peluang politik di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah Israel saat ini," demikian laporan Channel 12.