periskop.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait cakupan imunisasi anak. Berdasarkan data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menempati urutan keenam dunia dengan jumlah anak zero dose terbanyak.
Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Kemenkes, Gertrudis Tandy, menjelaskan istilah zero dose merujuk pada anak-anak yang sama sekali belum pernah menerima imunisasi rutin.
“Secara operasional program, kami mengukurnya dari anak yang belum mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Ketika anak usia satu tahun belum mendapatkan dosis pertama, maka masuk kategori zero dose,” ujarnya di UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Bandung, Senin (11/5).
Menurut Gertrudis, indikator tersebut digunakan secara global oleh WHO karena vaksin DPT-HB-Hib dinilai memiliki ketersediaan yang stabil dan jadwal imunisasi yang rutin.
Ia memaparkan, angka zero dose di Indonesia terus bertambah dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 372.965 anak belum pernah menerima imunisasi. Angka itu meningkat pada 2024 dengan tambahan 973.378 anak, lalu kembali bertambah 959.990 anak pada 2025.
“Kalau kita akumulasikan, sekarang ada sekitar 2,3 juta anak Indonesia yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali,” katanya.
Meski demikian, Gertrudis menegaskan jumlah tersebut masih dapat ditekan melalui program imunisasi kejar yang dilakukan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan.
Gertrudis juga menyinggung capaian imunisasi nasional yang masih belum memenuhi target. Hingga April 2026, cakupan imunisasi dasar lengkap nasional seharusnya sudah berada di atas 88,3%. Namun, realisasinya masih jauh dari target.
“Hanya satu provinsi yang mencapai target, yaitu DKI Jakarta. Provinsi lain, termasuk Jawa Barat, belum mencapai target per April,” ungkapnya.
Meski belum memenuhi target nasional, Jawa Barat disebut memiliki capaian yang relatif lebih baik karena sudah berada di atas 90%. Namun tingginya jumlah sasaran imunisasi di provinsi tersebut tetap menjadi tantangan tersendiri.
Gertrudis menambahkan, cakupan imunisasi dihitung setiap bulan karena jadwal imunisasi rutin dilakukan secara berkala di posyandu dan fasilitas kesehatan. Karena itu, keterlambatan imunisasi dalam satu bulan dapat memengaruhi capaian tahunan secara keseluruhan.
Tinggalkan Komentar
Komentar