Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi memulai integrasi sekitar 24.000 kamera pengawas atau CCTV ke dalam satu sistem terpadu untuk memperkuat keamanan, pengawasan lalu lintas, hingga respons cepat terhadap gangguan ketertiban di ibu kota. Meski begitu, perlindungan privasi warga ditegaskan tetap menjadi prioritas utama.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, penggunaan CCTV terintegrasi harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan data maupun pelanggaran privasi masyarakat.
"Penggunaannya harus jelas, SOP-nya harus disiapkan dan perlindungan privasi masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama," kata Asep saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan integrasi CCTV di Balai Kota Jakarta, Senin (18/5).
Integrasi ribuan CCTV ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dalam memperkuat sistem keamanan perkotaan, seiring ambisi Jakarta menuju kota global berbasis teknologi dan pengawasan digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, CCTV yang akan diintegrasikan berasal dari berbagai sumber. Mulai dari perangkat daerah, BUMD, fasilitas transportasi publik, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
“CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan, kurang lebih nanti 24.000,” ujar Pramono.
Menurut dia, kamera pengawas yang selama ini tersebar di MRT, LRT, Transjakarta, jalan protokol, hingga bangunan komersial nantinya akan terkoneksi dalam satu sistem terpadu untuk mendukung program “Jaga Jakarta”.
“Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta,” kata Pramono.
Masih Terpisah
Kapolda Metro Jaya menilai, Jakarta sebenarnya sudah memiliki jumlah CCTV yang cukup besar. Namun selama ini efektivitas pengawasan belum optimal karena sistem pengelolaan masih terpisah di berbagai instansi.
“Dari data yang ada, jumlah CCTV yang ada di DKI Jakarta sudah cukup besar. Ada yang dikelola oleh perangkat daerah, BUMD, fasilitas publik, transportasi, hingga bangunan setiap-setiap gedung perkantoran. Potensi ini yang masih terus berkembang untuk diintegrasikan ke depannya nanti,” ucap Asep.
Menurut dia, banyaknya kamera pengawas tidak otomatis membuat sistem keamanan menjadi efektif jika tidak disertai integrasi data, akses cepat, dan koordinasi lintas lembaga.
“Dan mudah-mudahan, hasil dari kerja sama yang dilaksanakan pada sore hari ini akan sangat terasa nantinya ketika ada sesuatu hal di lapangan. Jadi ketika ada kejadian, informasi awal bisa lebih cepat diperoleh,” tuturnya.
Tindak Kriminal
Integrasi CCTV ini juga mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai langkah tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena dapat memperkuat pengawasan terhadap tindak kriminal jalanan hingga kemacetan.
“Ini adalah langkah yang sangat amat ditunggu oleh masyarakat Jakarta, di mana ada integrasi layanan CCTV yang hari ini tersebar di DKI Jakarta menjadi suatu kekuatan baru, terutama untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta,” ujar Wibi.
Ia menilai, optimalisasi CCTV menjadi solusi realistis dibanding terus menambah perangkat baru melalui APBD yang membutuhkan anggaran besar.
Dengan sistem terintegrasi, pengawasan terhadap titik rawan kriminalitas seperti begal, jambret, tawuran, hingga pelanggaran lalu lintas diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI juga mendorong agar integrasi CCTV disertai standar operasional yang ketat, termasuk pengaturan akses data, durasi penyimpanan rekaman, hingga audit penggunaan sistem demi mencegah penyalahgunaan pengawasan digital.
Pengamat tata kota dan keamanan siber juga menilai integrasi CCTV merupakan kebutuhan kota metropolitan modern. Namun implementasinya harus diimbangi perlindungan data pribadi yang kuat agar teknologi pengawasan tidak mengancam hak privasi warga.
Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur pengelolaan data elektronik, termasuk rekaman visual yang dapat mengidentifikasi individu. Karena itu, integrasi sistem CCTV Jakarta dipandang perlu disertai mekanisme pengawasan independen serta pembatasan akses yang ketat.
Selain meningkatkan keamanan publik, sistem pengawasan terpadu juga diproyeksikan membantu penanganan kepadatan lalu lintas, respons bencana, hingga pemantauan aktivitas di ruang publik secara real time.
Pemprov DKI Jakarta berharap proyek integrasi CCTV ini menjadi fondasi awal transformasi Jakarta menuju kota global berbasis teknologi dengan sistem keamanan yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar