Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerja sama pembiayaan dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Lewat program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR), warga Jakarta kini berpeluang memiliki hunian dengan uang muka nol persen dan bunga tetap lima persen hingga tenor 20 tahun.
Kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dengan Bank Tabungan Negara itu disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperluas pilihan hunian layak di tengah tingginya harga properti di ibu kota.
Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, program tersebut diharapkan mampu membantu kelompok MBR mendapatkan akses rumah dengan pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.
“Saya harapkan kerja sama ini bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat MBR memperoleh akses hunian rumah yang lebih mudah dengan dana terjangkau,” kata Kelik di kantor DPRKP DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).
Menurut Kelik, Pemprov DKI tidak hanya fokus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa), tetapi juga mulai memperkuat akses kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tempat tinggal.
“Pemprov DKI Jakarta selain menyiapkan rusunawa, kita juga memfasilitasi pemilikan untuk rusunami. Jadi, kita harapkan ada banyak pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh warga DKI Jakarta terkait dengan perumahan,” papar Kelik.
Dalam skema kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai bank pelaksana penyaluran dana FPPR sesuai ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana perumahan.
Kemudahan Pembiayaan
Kepala Cabang Regional 1 BTN Bagus Hardiansyah Wardhana menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kemudahan pembiayaan, mulai dari DP nol persen hingga bunga tetap lima persen sampai cicilan lunas selama 20 tahun.
Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta. “Kita berharap kolaborasi ke depannya juga sangat bermanfaat bagi BTN maupun bagi Pemprov DKI,” ujar Bagus.
Program ini muncul di tengah tantangan kebutuhan hunian di Jakarta yang terus meningkat akibat urbanisasi dan mahalnya harga tanah di pusat kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rumah di kawasan perkotaan terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, sementara kemampuan beli masyarakat belum tumbuh secepat kenaikan harga properti.
Pemerintah pusat sendiri saat ini juga tengah mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat melalui berbagai skema subsidi pembiayaan, termasuk FLPP dan pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Sebelumnya, BTN bersama PT KAI juga mengumumkan pembangunan sekitar 5.400 unit hunian vertikal berbasis TOD di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Proyek tersebut disiapkan untuk menekan biaya transportasi pekerja urban sekaligus memperluas akses hunian dekat pusat aktivitas dan transportasi publik.
Pemprov DKI berharap skema FPPR dapat menjadi solusi alternatif bagi warga yang selama ini kesulitan membeli rumah di Jakarta akibat tingginya harga properti dan keterbatasan akses pembiayaan perbankan konvensional.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar