periskop.id - Mata uang rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif pada perdagangan Jumat, 20 Februari 2026. Pergerakan ini dipengaruhi risiko geopolitik global dan ekspektasi data inflasi dari Amerika Serikat.

“Rupiah diperkirakan akan bergerak di rentang Rp16.890 hingga Rp16.930 per dolar AS,” ujar Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, dikutip Jumat (20/2).

Ibrahim menjelaskan, tekanan utama masih datang dari risiko geopolitik dan ekspektasi data inflasi AS. Kondisi Timur Tengah, khususnya negosiasi nuklir Iran, tetap menjadi perhatian pasar. Investor juga mencermati konflik Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian.

“Kombinasi risiko geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur membuat sentimen pasar tetap berhati-hati,” tambah Ibrahim.

Selain faktor eksternal, kebijakan domestik turut memengaruhi nilai tukar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami, sehingga defisit anggaran dapat ditekan. Strategi pemerintah memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dinilai membantu stabilitas rupiah meski tekanan eksternal tinggi.

Merujuk kondisi tersebut, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah hari ini akan relatif terbatas, namun cenderung melemah tipis dibanding penutupan sebelumnya. Investor disarankan tetap memantau perkembangan geopolitik dan data ekonomi global, karena fluktuasi tajam di pasar valuta asing masih mungkin terjadi.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis 19 Februari 2026  ditutup melemah tipis. Volatilitas yang terjadi sepanjang hari menunjukkan investor tetap berhati-hati terhadap data ekonomi global dan perkembangan geopolitik.

Rupiah ditutup melemah tipis 10 poin ke level Rp16.894, setelah sempat anjlok 50 poin di tengah perdagangan. Tekanan terhadap rupiah datang dari faktor eksternal, termasuk risiko geopolitik Timur Tengah. Investor menyoroti pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance bahwa Iran belum memenuhi tuntutan utama AS.