periskop.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritik lonjakan penerimaan Bank Indonesia (BI) dari pengelolaan aset valuta asing (valas) di tengah tekanan pelemahan rupiah sepanjang 2025. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertanyakan karena terjadi saat pemerintah dan pelaku usaha justru menghadapi beban besar akibat depresiasi nilai tukar.
Misbakhun menyoroti realisasi hasil pengelolaan aset valas dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2025 yang mencapai 212,25 persen dari target. Dari target Rp31 triliun, realisasinya melonjak hingga Rp66 triliun.
"Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah Rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar? Nah ini yang paling mendasar, Pak. Kalau kita melihat ini, apalagi tadi tidak pernah tercapai. Bayangkan, 212,25 persen. Targetnya Rp31 triliun, tercapai Rp66 triliun. Artinya apa? Jadi pertanyaan semua orang, Pak," ujar Misbakhun dalam raker Komisi XI DPR dengan BI, Jakarta, Senin (18/5).
Ia menilai capaian di atas 200 persen tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai prestasi. Sebab, lonjakan penerimaan itu terjadi ketika pelemahan rupiah justru menimbulkan tekanan terhadap APBN, industri, hingga sektor swasta yang bergantung pada impor dan transaksi dolar AS.
Menurut Misbakhun, pemerintah harus mengeluarkan bantalan subsidi yang besar untuk menjaga harga BBM, LPG, dan kebutuhan impor lainnya akibat nilai tukar yang melemah. Di sisi lain, BI justru mencatat peningkatan penerimaan yang signifikan dari operasi pengelolaan valas.
"Nah ini, Pak, yang kalau kita bandingkan ini. Misalnya kita bisa, oke kalau misalnya target Rp31 triliun. Nah, inilah kalau menurut saya satu. Apakah kemudian ketika aset pengelolaan valas ini meningkat tajam, di saat Rp mengalami tekanan, terus kemudian realisasinya di atas 100%, ini prestasi atau apa? Angka di atas 100 ini bukan berarti sebuah prestasi. Kalau kita lihat situasi yang sebenarnya, ini angka yang berbicara, Pak," terang Mibakhun.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta standar penilaian kinerja dalam ATBI ditinjau ulang. Ia menilai capaian di atas 100 persen belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat apabila diperoleh di tengah tekanan terhadap rupiah dan meningkatnya beban fiskal negara.
"Kalau begitu, kita harus menata kembali standar kita. Menata ulang iku kita. Kita merasakan bahwa tekanan APBN karena nilai tukar yang melemah ini dirasakan oleh hampir seluruh sektor yang menggunakan bahan baku, impor, yang dibeli dengan dolar, dan kemudian pemerintah juga mengalami hal yang sama, baik sektor government, sektor swasta, mengalami situasi yang sama," tutur dia.
Misbakhun menegaskan pihaknua perlu meneliti lebih jauh komponen penerimaan BI dari pengelolaan aset valas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pelemahan rupiah justru memberi keuntungan besar bagi bank sentral.
"Nah, dari operasi moneter, itu BI justru mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Nah inilah kalau menurut saya ke depan, kita harus meneliti lebih jauh pada saat kita mengasumsikan semua pencapaian di ATBI. Angka 100% itu jangan-jangan salah satunya sumbangsi dari menjaga stabilitas nilai tukar ini," Misbakhun mengakhiri.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar