periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah sangat serius untuk kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 triliun melalui APBN untuk tahun ini. 

Ia juga menyatakan bahwa proses pembangunan akan didorong lebih cepat pada tahun mendatang.

"Ada Rp5,7 triliun [sudah dialokasikan untuk] tahun ini. Tahun depan [kita] dorong lebih cepat lagi," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Purbaya mengakui bahwa kebutuhan investasi untuk proyek ibu kota negara yang baru tersebut memang akan memakan biaya yang sangat besar. 

Namun, ia berharap bahwa kelancaran pembangunan yang didanai oleh APBN dapat menjadi pemicu untuk menarik investasi dari sektor swasta.

"Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana. Tapi saya akan menunggu perintah Presiden seperti apa sebetulnya," tutur dia.

Kelanjutan pembangunan IKN kembali menjadi prioritas setelah dimasukkan dalam revisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025. 

Beleid tersebut mengestimasikan kebutuhan anggaran lanjutan untuk IKN mencapai sekitar Rp36 triliun.

Dalam Perpres tersebut, dirincikan alokasi untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp18,12 triliun dan untuk perencanaan serta pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebesar Rp17,82 triliun. 

Pemerintah menargetkan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.