periskop.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melaporkan bahwa puluhan sekolah di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan total sehingga siswa terpaksa harus memulai semester genap di dalam tenda-tenda darurat.
"Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total sehingga mereka harus belajar di tenda," kata Abdul Mu'ti dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar di Jakarta, Selasa (30/12).
Pemerintah bergerak cepat merespons kondisi infrastruktur yang lumpuh ini dengan mendirikan 54 unit tenda kelas sementara. Sebaran tenda mencakup 14 unit di Aceh, 21 unit di Sumatera Barat, dan 19 unit di Sumatera Utara.
Selain sekolah yang hancur, tim gabungan di lapangan masih berpacu dengan waktu untuk membersihkan 587 sekolah yang tertimbun material sisa bencana. Proses pembersihan meliputi 516 sekolah di Aceh, 42 di Sumatera Barat, dan 29 di Sumatera Utara.
Abdul Mu'ti menjelaskan kendala utama di lapangan adalah tebalnya lumpur dan beratnya dampak kerusakan fisik bangunan. Hal ini menyebabkan proses pemulihan atau recovery fisik sekolah memakan waktu lebih lama dari prediksi awal.
Meski demikian, secara agregat tingkat kesiapan infrastruktur pendidikan sudah cukup tinggi. Dari total 4.149 sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi, sebanyak 85 persen atau sekitar 3.508 sekolah dinyatakan sudah aman dan siap beroperasi kembali.
"Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di Sumatera Barat 380 atau 86 persen, dan di Sumatera Utara 902 atau 95 persen," rinci Mu'ti mengenai data pemulihan per wilayah.
Untuk mendukung sekolah-sekolah yang fisiknya belum pulih sempurna, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus pembuatan ruang kelas darurat. Aceh mendapatkan alokasi terbesar sebanyak 100 ribu unit (dalam satuan bantuan), diikuti Sumbar dan Sumut masing-masing 30 ribu.
Pemerintah juga menyuplai ribuan paket perlengkapan sekolah (school kit) untuk menggantikan fasilitas yang hanyut atau rusak. Total 27.000 paket school kit telah didistribusikan ke tiga provinsi tersebut.
Langkah percepatan perbaikan sarana ini dilakukan agar target dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari dapat terealisasi. Pemerintah ingin memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
Tinggalkan Komentar
Komentar