periskop.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan paling parah dalam bencana banjir dan longsor kali ini dibandingkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami menyampaikan bahwa jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149 yang di Aceh ada 2.756," papar Abdul Mu'ti dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, di Jakarta, Selasa (30/12).
Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah total kerusakan fasilitas pendidikan di Sumatera terpusat di wilayah Aceh. Sebagai perbandingan, sekolah terdampak di Sumatera Utara berjumlah 950 unit, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sebanyak 443 unit.
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa tingginya angka kerusakan di Aceh berbanding lurus dengan tantangan pemulihan di lapangan. Saat ini, Aceh memiliki jumlah sekolah terbanyak yang masih dalam status proses pembersihan material sisa bencana.
"Kemudian yang masih dalam proses pembersihan ada 516 di Aceh, 42 di Sumatera Barat, dan 29 di Sumatera Utara," rinci Mu'ti mengenai progres pembersihan lumpur dan puing.
Proses pembersihan di Aceh berjalan lebih lambat bukan tanpa alasan. Tingkat ketebalan lumpur dan parahnya dampak banjir membuat tim gabungan dan relawan membutuhkan waktu ekstra untuk memastikan gedung sekolah benar-benar aman digunakan kembali.
Akibat skala kerusakan yang masif ini, tingkat kesiapan operasional sekolah di Aceh menjadi yang terendah dibanding dua provinsi tetangganya, yakni di angka 81 persen. Sementara itu, kesiapan sekolah di Sumbar sudah mencapai 86 persen dan Sumut menyentuh angka 95 persen.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah mengarahkan porsi bantuan terbesar ke Serambi Mekkah. Bantuan berupa ruang kelas darurat untuk Aceh dialokasikan sebanyak 100 ribu unit (satuan bantuan), jauh di atas Sumbar dan Sumut yang masing-masing menerima 30 ribu unit.
Disparitas bantuan ini juga terlihat pada dana bantuan guru dan peralatan sekolah (school kit). Langkah ini merupakan bentuk intervensi prioritas pemerintah agar ketimpangan fasilitas pascabencana tidak menghambat hak belajar siswa di Aceh.
Pemerintah menargetkan percepatan pembersihan di ratusan sekolah tersebut dapat rampung secepatnya. Hal ini krusial agar siswa di wilayah terdampak parah tidak tertinggal materi pelajaran saat semester genap dimulai awal Januari nanti.
Tinggalkan Komentar
Komentar