periskop.id – Perum Bulog memastikan pasokan pangan di wilayah Aceh pascabencana dalam kondisi melimpah setelah pihaknya melipatgandakan volume stok cadangan sesuai instruksi langsung Presiden dan Kepala Badan Pangan Nasional.
“Seperti di Aceh itu kemarin butuh 5.000 ton. Lalu kami lipatkan jumlahnya tiga kali lipat,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam konferensi pers update penanganan bencana Sumatra di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (9/1).
Rizal menegaskan kebijakan penebalan stok ini krusial untuk menjaga stabilitas pangan di daerah terdampak. Bulog mengoptimalkan fungsi 15 gudang logistik yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Tanah Rencong.
Setiap gudang kini menyimpan cadangan dalam jumlah besar. Langkah antisipatif ini tidak hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga persiapan menghadapi lonjakan permintaan menjelang bulan suci Ramadhan.
Berdasarkan data terkini, total cadangan beras pemerintah (CBP) yang terparkir di Aceh mencapai angka 64.889 ton. Selain beras, komoditas penting lainnya seperti minyak goreng juga tersedia sebanyak 307.220 liter.
Meski angka tersebut terbilang aman, Bulog berencana kembali menambah pasokan dalam waktu dekat. Targetnya, stok beras di Aceh berada di level psikologis yang sangat aman.
“Kami akan dorong lagi sekitar 50.000 ton supaya posisinya aman di atas 100.000 ton,” kata Rizal.
Terkait realisasi bantuan bencana, Bulog mencatat penyaluran cadangan beras untuk bencana alam di Aceh sudah menyentuh 12.561 ton. Sementara itu, akumulasi cadangan beras daerah yang telah disalurkan tercatat mencapai 150.000 ton.
Pihaknya juga responsif terhadap permintaan pemerintah daerah. Tambahan 5.000 ton beras yang diminta Gubernur Aceh telah didistribusikan langsung ke kabupaten dan kota yang membutuhkan.
Secara khusus, distribusi bantuan presiden juga terus dikebut. Sebanyak 8.922 ton beras dan 1.784 liter minyak goreng disalurkan dengan prioritas awal ke wilayah Takengon dan Bener Meriah yang butuh penanganan cepat.
Di tempat yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pembaruan terkait status kebencanaan. Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat selama dua pekan, mulai 8 hingga 22 Januari.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan perpanjangan ini tak terelakkan. Pasalnya, masih ada empat wilayah tingkat dua yang belum bisa lepas dari status darurat.
“Hingga saat ini masih ada empat kabupaten dan kota yang memperpanjang status tanggap darurat. Dengan kondisi tersebut, pemerintah provinsi memutuskan untuk melanjutkan status tanggap darurat di tingkat provinsi,” pungkas Abdul.
Tinggalkan Komentar
Komentar