periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemborosan anggaran di lingkungan birokrasi, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. Ia menilai masih banyak pengeluaran yang tidak efisien dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam acara diskusi “Presiden Prabowo Menjawab”, Jumat (20/3), Prabowo mencontohkan berbagai pos belanja yang dinilai berlebihan, seperti biaya seremonial di setiap kementerian dan lembaga. Ia meminta kegiatan semacam itu disederhanakan tanpa menghabiskan anggaran besar.
"Coba, masa kita ada biaya seremonial tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Saya bilang sudah lah, seremoni hanya di ruangan potong tumpeng," kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga memangkas sejumlah pengeluaran, di antaranya biaya percetakan dan suvenir hingga 75% serta pembelian alat tulis kantor yang dipangkas hingga 90%. Prabowo menilai, selama ini belanja operasional seperti itu dilakukan secara berulang tanpa kontrol yang ketat.
Ia juga menyinggung kebiasaan pejabat yang kerap menggelar rapat dan kegiatan di luar kota, bahkan di lokasi wisata, meski fasilitas kantor sudah tersedia. Menurutnya, praktik tersebut tidak mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti penggunaan anggaran di daerah yang dinilai belum optimal. Ia menyinggung masih banyak kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jembatan desa, yang belum terpenuhi meski anggaran telah tersedia.
"Semua pejabat maunya rapat di luar daerah, di luar kota, ada yang mau di Bali kajian analisa-analisa. Masalahnya sudah jelas: kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja. Jembatan anak itu teriak tiap hari kami basah, the problem is there," tegasnya.
Prabowo juga mengkritik pengadaan barang di daerah yang dinilai berlebihan, termasuk pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis. Ia mencontohkan adanya pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai Rp8 miliar.
"Jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya, tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan. Ada kabupaten, pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur Rp8 miliar," ungkapnya.
Sebagai perbandingan, ia menyebut kendaraan dinas presiden merupakan produk dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya pengawasan dan efisiensi yang lebih ketat dalam penggunaan anggaran.
"Saya pakai mobil buatan Indonesia, iya kan. Harganya Rp700 juta, mungkin karena ini Presiden ya ada antipeluru, mungkin harganya Rp1 miliar. Tapi tidak Rp8 miliar," terang Kepala Negara itu.
Lebih lanjut, ia menegaskan, kepala daerah harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah pun akan terus mendorong transparansi dan efisiensi agar belanja negara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Coba kita selidiki semua efisien, habis itu kunjungan kerja. Sudah lah, itu yang kita minta: kesadaran, rasa tanggung jawab. Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, iya kan. Itu yang kita minta," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar