Periskop.id - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2025. Data ini menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan demokrasi di tingkat provinsi dengan melihat aspek kebebasan sipil, hak politik, serta lembaga demokrasi.
Berdasarkan laporan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengukuhkan posisinya di peringkat pertama dengan skor yang sangat mengesankan, yakni 89,79. Dominasi wilayah Jawa dan Bali terlihat jelas di papan atas, namun yang menarik perhatian adalah munculnya beberapa provinsi dari luar Jawa yang berhasil menembus posisi sepuluh besar nasional.
Daftar Lengkap Indeks Demokrasi Indonesia 2025
Berikut adalah urutan provinsi di Indonesia dari skor tertinggi hingga terendah menurut data resmi BPS:
- DI Yogyakarta: 89,79
- Bali: 88,73
- Jawa Tengah: 86,72
- Kalimantan Barat: 86,17
- Jawa Timur: 84,05
- Nusa Tenggara Timur: 83,98
- Aceh: 83,43
- DKI Jakarta: 82,94
- Kalimantan Timur: 82,66
- Sulawesi Selatan: 81,96
- Kep. Riau: 81,51
- Sumatera Utara: 81,49
- Sumatera Selatan: 81,48
- Sulawesi Tenggara: 81,48
- Kep. Bangka Belitung: 81,31
- Kalimantan Selatan: 81,23
- Kalimantan Utara: 81,07
- Kalimantan Tengah: 81,04
- Jawa Barat: 80,86
- Sumatera Barat: 80,08
- Sulawesi Tengah: 80,04
- Jambi: 79,86
- Bengkulu: 79,72
- Riau: 78,79
- Banten: 78,05
- Lampung: 77,83
- Sulawesi Barat: 76,62
- Gorontalo: 75,77
- Nusa Tenggara Barat: 75,27
- Maluku: 73,93
- Sulawesi Utara: 73,03
- Maluku Utara: 70,51
- Papua: 66,95
- Papua Barat Daya: 63,92
- Papua Barat: 59,61
- Papua Tengah: 59,24
- Papua Selatan: 58,91
- Papua Pegunungan: 56,31
Mengapa DIY, Bali, dan Jawa Tengah Unggul?
Dominasi DIY, Bali, dan Jawa Tengah di posisi tiga teratas bukan tanpa alasan. Secara kredibel, ketiga provinsi ini memiliki karakteristik sosiopolitik yang mendukung penguatan nilai demokrasi:
Menyandang predikat kota pelajar, DIY memiliki basis masyarakat dengan tingkat literasi politik yang tinggi. Kebebasan berpendapat di lingkungan akademis dan partisipasi publik dalam kebijakan daerah sangat aktif, yang mendongkrak skor kebebasan sipil.
Sementara itu, Bali unggul karena kekuatan modal sosialnya. Struktur masyarakat adat yang inklusif dan terbiasa dengan musyawarah membuat resolusi konflik di tingkat lokal berjalan sangat baik, yang berdampak pada stabilitas lembaga demokrasi.
Lebih lanjut, Jawa Tengah menunjukkan performa kuat dalam keterbukaan informasi publik dan partisipasi pemilih. Komunikasi antara pemerintah daerah dan warga yang relatif terbuka melalui kanal digital dan tatap muka memperkuat aspek hak politik.
Kejutan Luar Jawa: Fenomena Kalimantan Barat dan Aceh di Top 10
Kalimantan Barat (peringkat 4) dan Aceh (peringkat 7) berhasil membuktikan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ada beberapa faktor valid yang mendasari pencapaian mereka:
Kalimantan Barat menonjol karena keberhasilannya dalam mengelola keberagaman etnis dan budaya. Penurunan konflik horizontal dan penguatan toleransi antarumat beragama menjadi kunci utama naiknya skor kebebasan sipil secara signifikan di wilayah ini.
Meskipun merupakan daerah dengan status otonomi khusus, Aceh memiliki dinamika politik yang sangat hidup. Kehadiran partai politik lokal menciptakan ruang kompetisi hak politik yang unik dan partisipasi pemilih yang seringkali melampaui rata-rata nasional, memperkuat pilar demokrasi di ujung barat Indonesia.
Tantangan Demokrasi di Wilayah Timur
Data BPS juga memperlihatkan tantangan besar yang masih dihadapi di wilayah Papua. Provinsi-provinsi baru di tanah Papua menempati peringkat terbawah dengan skor di kisaran 56 hingga 59.
Hal ini mengindikasikan bahwa proses transisi administrasi daerah otonomi baru (DOB) serta pemenuhan hak-hak sipil dan politik di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah pusat guna pemerataan kualitas demokrasi nasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar