periskop.id - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkap alasan di balik pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tegas ini diambil langsung oleh Presiden usai melakukan pemantauan intensif selama satu setengah tahun.
Menteri Sekretaris Negara membeberkan bahwa Presiden terus menampung masukan dari lintas kementerian hingga masyarakat. Menurutnya, evaluasi panjang ini membuahkan sejumlah catatan merah terkait kinerja kepemimpinan yang lama.
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (2/6).
Ia menyoroti lemahnya kedisiplinan pimpinan terdahulu dalam mengawal standar operasional lembaga. Kelalaian tata kelola ini dinilai menghambat agenda strategis pemerintah di bidang kesehatan gizi masyarakat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada merosotnya mutu asupan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Kemensetneg menyebut pimpinan Badan Gizi Nasional gagal mempertahankan standar gizi yang sudah ditetapkan sejak awal.
Pihak Istana menegaskan bahwa kualitas makanan untuk masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, ia menyatakan pelanggaran terhadap standar gizi ini memicu perombakan struktur kepemimpinan secara menyeluruh.
"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," tegasnya.
Guna mengusut tuntas berbagai temuan tersebut, pemerintah saat ini sedang menggelar proses audit internal secara ketat. Mensesneg menyebut langkah investigasi ini sebagai wujud nyata pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.
Sebagai informasi, Presiden telah resmi memberhentikan Dadan Bindayana beserta dua wakilnya, Lotwik Pusung dan Soni Sanjaya, pada Selasa, 2 Juni 2026. Tongkat komando Badan Gizi Nasional kini resmi diambil alih oleh Nani S. Deang.
Meski pucuk pimpinan dirombak paksa, ia memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan normal tanpa gangguan pelayanan sedikit pun. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melakukan konsolidasi internal secara cepat demi kepentingan sumber daya manusia.
"Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar