periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji opsi pemangkasan jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah elite. Porsi yang berkurang itu rencananya dialihkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan evaluasi tersebut akan rampung dalam satu bulan ke depan, sebagai bagian dari penataan ulang program MBG.
"Sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Ia menegaskan pemerintah kini ingin mempercepat pemerataan MBG ke wilayah-wilayah yang pelaksanaannya masih tertinggal.
"Kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, yaitu daerah 3T," tegasnya.
Kepala BGN Nanik S Deyang, yang hadir di kesempatan yang sama, turut mengungkap rencana pengurangan penerima manfaat di sekolah elite. Ia menerangkan pemerintah akan memprioritaskan kelompok 3T sekaligus kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menegaskan percepatan penyaluran MBG di daerah 3T menjadi agenda yang harus segera direalisasikan. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut perlu lebih cepat menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
"Ada satu komponen yang menurut kami bagus untuk kita segera prioritaskan di daerah 3T, agar saudara-saudara kita bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, cakupan penerima manfaat kelompok 3B mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam dua pekan terakhir.
"Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat 3B, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujarnya.
Sebelumnya, Nanik juga mengungkapkan BGN membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur MBG di wilayah 3T. Pendekatan ini dinilai sebagai upaya efisiensi sekaligus perluasan jangkauan program tanpa harus membangun infrastruktur baru di setiap lokasi.
"Ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," papar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama BGN setelah pagu MBG terpangkas menjadi Rp268 triliun. Nanik merinci empat langkah yang disiapkan, yakni refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta perluasan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN. Ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
"Bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend," pungkas Nanik.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar