Periskop.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengingatkan seluruh pemangku kepentingan olahraga daerah agar tidak menjadikan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 sebagai ajang pembajakan atlet. Ia menegaskan, PONl semestinya menjadi ruang untuk mengukur hasil pembinaan atlet di daerah, bukan sekadar arena perebutan medali dengan cara mengambil atlet unggulan dari provinsi lain.
Peringatan itu disampaikan Erick seusai rapat konsolidasi persiapan PON 2028 di Jakarta, Selasa. Menurut dia, setiap daerah perlu menunjukkan potensi atlet yang benar-benar lahir dari sistem pembinaan masing-masing.
"Jangan (PON 2028) ini jadi ajang bajak membajak atlet," kata Erick Thohir kepada awak media usai rapat konsolidasi persiapan PON 2026 di Jakarta, Selasa (23/6).
Erick menilai, praktik perekrutan atlet andalan dari daerah lain berisiko merusak tujuan utama PON. Jika daerah hanya mengejar medali dengan mengandalkan atlet pindahan, maka potensi atlet lokal bisa tertutup dan pembinaan jangka panjang tidak berjalan sehat.
PON Harus Jadi Etalase Pembinaan Daerah
PON merupakan ajang multi-cabang olahraga terbesar di Indonesia. Selain menjadi kompetisi antardaerah, PON juga menjadi tempat untuk melihat peta kekuatan olahraga nasional dan menemukan atlet yang dapat diproyeksikan ke level lebih tinggi.
Karena itu, Erick ingin PON 2028 menjadi ajang pembuktian pembinaan daerah. Setiap provinsi seharusnya datang dengan atlet hasil pembinaan sendiri, sesuai potensi olahraga, ketersediaan fasilitas, dan program yang dijalankan secara berkelanjutan.
Ia menyarankan daerah tidak memaksakan diri merata di semua cabang olahraga. Sebaliknya, daerah diminta fokus pada cabang yang sesuai dengan kekuatan lokal dan fasilitas pendukung yang tersedia.
Pendekatan itu dinilai lebih efektif dan efisien. Daerah yang memiliki fasilitas air bisa fokus pada cabang akuatik atau olahraga bahari. Daerah dengan tradisi kuat di bela diri bisa mengembangkan cabang-cabang pertarungan. Daerah yang memiliki dukungan sport science dan pusat latihan dapat mengarahkan pembinaan ke cabang prioritas nasional.
Dengan cara itu, PON tidak hanya menghasilkan daftar perolehan medali, tetapi juga memperlihatkan keberhasilan pembinaan di masing-masing daerah.
KONI Akan Dipanggil untuk Selaraskan Aturan
Erick mengatakan Kemenpora akan memanggil Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam waktu dekat. Koordinasi itu diperlukan untuk menyelaraskan aturan PON 2028, termasuk soal perpindahan atlet, nomor pertandingan, dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Menpora ingin aturan PON ditegakkan secara jelas agar tidak menimbulkan celah sengketa antardaerah. Salah satu isu yang perlu diantisipasi adalah mutasi atlet atau perpindahan atlet dari satu provinsi ke provinsi lain menjelang PON.
Jika tidak diatur ketat, perpindahan atlet bisa memunculkan konflik, protes, dan kesan bahwa PON hanya dimenangi oleh daerah yang memiliki kemampuan menarik atlet dari luar.
Di sisi lain, perpindahan atlet juga tidak bisa disederhanakan. Ada atlet yang pindah karena alasan pendidikan, pekerjaan, keluarga, atau domisili jangka panjang. Karena itu, aturan harus membedakan antara perpindahan wajar dan pembajakan atlet yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan medali.
Sebelumnya, Erick menyebut PON 2028 harus menjadi ajang pemersatu bangsa sekaligus panggung bagi atlet dari seluruh Indonesia. "Kami dari Kemenpora ingin memastikan PON 2028 menjadi ajang pemersatu bangsa lewat atlet-atlet yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia," tulis Erick Thohir.
Pernyataan itu sejalan dengan peringatan terbarunya. PON bukan hanya soal kontingen mana yang juara umum, tetapi juga bagaimana seluruh daerah mendapat kesempatan menampilkan atlet terbaik hasil pembinaan sendiri.
Jangan Semua Nomor Dipaksakan
Selain soal pembajakan atlet, Erick juga menyoroti penentuan nomor pertandingan. Ia mengingatkan agar PON 2028 tidak memaksakan semua nomor cabang olahraga dipertandingkan jika anggarannya tidak tersedia.
"Jangan sampai kita semua nomor dipertandingkan tapi anggarannya tidak tersedia," katanya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin PON 2028 lebih realistis dari sisi pembiayaan. Jumlah cabang dan nomor pertandingan harus disesuaikan dengan anggaran, kesiapan arena, dan tujuan pembinaan olahraga nasional.
Kemenpora juga menegaskan 21 cabang olahraga prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON wajib dipertandingkan di PON. Cabang-cabang prioritas ini dipandang penting karena berkaitan dengan target prestasi Indonesia di level internasional.
Erick mengatakan Kemenpora akan berkoordinasi dengan KONI untuk menyesuaikan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan tetap memprioritaskan cabang DBON. Ia juga berharap KONI dapat menegakkan aturan dengan baik, termasuk terkait cabang pertandingan dan perpindahan atlet. “Semua harus memiliki tolak ukur yang baik,” serunya.
PON 2028 Fokus Kualitas, Bukan Sekadar Banyak Cabor
Arah penyelenggaraan PON 2028 mulai digeser dari sekadar banyak cabang olahraga menjadi kualitas kompetisi. Dalam pertemuan Kemenpora dan KONI Pusat sebelumnya, PON 2028 diarahkan pada cabang-cabang olahraga Olimpiade sehingga jumlah cabang yang dipertandingkan tidak sebanyak edisi-edisi sebelumnya.
Ketua KONI Pusat Marciano Norman sebelumnya menjelaskan bahwa PON akan ditingkatkan dari sisi kualitas, termasuk adanya standar tertentu bagi atlet yang akan berlaga. Cabang yang dipertandingkan juga diarahkan agar selaras dengan target prestasi Indonesia di dunia.
Marciano menyebut cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2028 akan mencakup cabang Olimpiade, cabang unggulan dalam DBON, cabang unggulan internasional, serta pilihan tuan rumah.
"Kami juga memperhatikan cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, dan Asian Games. Daftarnya sudah kami siapkan," ucapnya.
Ia berharap PON 2028 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum lahirnya atlet berprestasi untuk Indonesia.
"Yang terpenting juga menjadi momentum lahirnya bibit-bibit atlet berprestasi yang nantinya mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional," katanya.
Arah ini membuat PON 2028 memiliki beban lebih besar. Ajang tersebut tidak hanya menjadi panggung daerah, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat atlet menuju SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan kejuaraan dunia.
NTB, NTT, dan DKI Jadi Poros PON 2028
PON 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga. Keterlibatan DKI diperlukan karena tidak semua arena cabang olahraga tersedia di NTB dan NTT.
KONI Pusat sebelumnya menjelaskan bahwa cabang olahraga yang tidak bisa dipertandingkan di NTB dan NTT karena keterbatasan arena akan digelar di DKI Jakarta.
"Jadi cabang olahraga yang tidak bisa dipertandingkan di NTT dan NTB (karena ketiadaan arena) akan dipertandingkan di DKI Jakarta," katanya.
Posisi Jakarta menjadi penting karena memiliki sejumlah arena berstandar internasional. DKI Jakarta diproyeksikan menggelar 14 cabang olahraga yang sarana dan prasarananya belum sepenuhnya siap di NTB maupun NTT.
Sementara itu, NTT sebelumnya menyebut akan menjadi tuan rumah 22 cabang olahraga dari total 62 cabang olahraga yang dibahas saat itu.
"Sudah disepakati bahwa NTT akan menjadi tuan rumah untuk 22 cabang olahraga. Sisanya tersebar di NTB dan DKI Jakarta," kata Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.
Pembagian cabang ini memperlihatkan bahwa PON 2028 akan menjadi kerja kolaboratif lintas daerah. Karena itu, koordinasi antara NTB, NTT, DKI, KONI, dan Kemenpora menjadi kunci agar penyelenggaraan tidak tumpang tindih.
Tidak Ada Arena Baru
Erick juga menegaskan pemerintah sudah memberi arahan bahwa tidak ada pembangunan arena baru untuk PON 2028. Keputusan ini diambil karena penggunaan anggaran harus lebih efisien.
Pemerintah lebih mendorong perbaikan atau renovasi arena yang sudah ada. Daerah penyelenggara diminta menyesuaikan fasilitas sesuai kebutuhan cabang olahraga tanpa memaksakan pembangunan venue baru yang berisiko tidak terpakai maksimal setelah PON selesai.
Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan sejumlah pihak di daerah. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sebelumnya mengatakan pembagian cabang olahraga dilakukan karena efisiensi anggaran dan pemerintah pusat tidak menginginkan pembangunan arena baru.
Artinya, PON 2028 diarahkan menjadi ajang yang lebih hemat, realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah tidak ingin PON meninggalkan fasilitas besar yang setelah event selesai justru terbengkalai.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga menyebut arahan efisiensi menjadi pesan utama Menpora kepada daerah penyelenggara. "Pesan beliau kepada kami berdua adalah agar kegiatan ini benar-benar efisien," jelasnya.
NTT bahkan telah mengalokasikan anggaran Rp250 miliar untuk penyelenggaraan PON yang disiapkan bertahap hingga 2028. Namun, dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, efisiensi menjadi sangat penting.
PON Juga Harus Berdampak ke Ekonomi Daerah
Selain prestasi olahraga, PON 2028 diharapkan memberi dampak ekonomi bagi daerah tuan rumah. NTB dan NTT memiliki potensi besar dari sisi pariwisata, UMKM, akomodasi, transportasi, dan ekonomi kreatif.
Erick sebelumnya menyebut PON juga menjadi penggerak ekonomi daerah, terutama melalui wisata dan UMKM untuk NTB dan NTT. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga berharap penyelenggaraan PON membawa dampak lebih luas bagi daerah.
"Kami juga berharap kegiatan ini membawa sukses pariwisata dan sukses ekonomi NTT dan NTB," katanya.
NTB sendiri sudah mulai memanaskan mesin penyelenggaraan dengan menggelar berbagai ajang besar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyebut, daerahnya telah menggelar sejumlah kegiatan sebagai uji kesiapan, seperti Fornas 2025, Pocari Sweat Run 2025, dan MotoGP Mandalika 2025.
"Dalam dua tahun terakhir saja, kami sudah melakukan banyak (menggelar kompetisi sebagai) pemanasan sebagai bentuk komitmen kami (untuk menggelar PON 2028)," kata Lalu Muhammad Iqbal.
Pengalaman menyelenggarakan event besar dianggap penting agar daerah siap menghadapi kedatangan atlet, ofisial, penonton, media, dan wisatawan saat PON berlangsung.
Pembinaan Daerah Harus Lebih Serius
Larangan pembajakan atlet juga menjadi kritik tidak langsung terhadap pola pembinaan olahraga daerah. Selama daerah masih tergoda mengambil atlet jadi dari luar, berarti pembinaan lokal belum sepenuhnya menjadi prioritas.
Padahal, pembinaan atlet membutuhkan waktu panjang. Atlet tidak lahir hanya menjelang PON. Mereka perlu ditemukan sejak usia muda, dilatih secara konsisten, mendapat pelatih berkualitas, fasilitas memadai, kompetisi rutin, dukungan nutrisi, sport science, dan jaminan kesejahteraan.
Jika daerah ingin berprestasi secara sehat, maka investasi harus dimulai dari ekosistem pembinaan. Sekolah olahraga, klub, pengprov cabang olahraga, KONI daerah, dinas olahraga, dan sponsor lokal perlu bekerja dalam satu arah.
PON seharusnya menjadi ujian akhir dari pembinaan itu. Daerah yang konsisten membina akan terlihat hasilnya. Sebaliknya, daerah yang hanya berburu atlet menjelang event bisa saja meraih medali, tetapi tidak membangun fondasi prestasi jangka panjang.
Risiko Jika Pembajakan Dibiarkan
Jika praktik pembajakan atlet dibiarkan, ada sejumlah risiko yang bisa muncul. Pertama, daerah asal kehilangan atlet terbaik yang sudah dibina sejak awal. Ini dapat mematahkan semangat pembina, pelatih, dan klub lokal.
Kedua, daerah tujuan bisa terlihat sukses secara medali, tetapi tidak benar-benar memperkuat pembinaan. Medali menjadi hasil instan, bukan produk sistem.
Ketiga, persaingan antardaerah menjadi tidak sehat. PON bisa berubah menjadi ajang adu kekuatan finansial, bukan adu kualitas pembinaan.
Keempat, atlet sendiri bisa berada dalam posisi rentan jika perpindahan tidak diatur jelas. Mereka bisa dijanjikan bonus, fasilitas, atau pekerjaan, tetapi tidak selalu mendapat kepastian jangka panjang setelah event selesai.
Karena itu, aturan mutasi atlet harus dibuat tegas, transparan, dan manusiawi. Atlet tetap punya hak menentukan masa depannya, tetapi perpindahan yang semata-mata dilakukan untuk mengejar medali harus dicegah.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar