Periskop.id – Masyarakat Indonesia mendorong pemerintah membangun sekolah resmi di wilayah utara Malaysia agar anak-anak pekerja migran memperoleh pendidikan formal yang lebih mudah dijangkau. Hingga kini, layanan pendidikan bagi anak WNI di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak masih banyak bergantung pada sanggar bimbingan.

Dorongan tersebut disampaikan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026. Pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim di Kedah, Muhammad Mukhotib, mengatakan belum ada Sekolah Indonesia Luar Negeri di kawasan Malaysia bagian utara.

"Harapan kami di wilayah utara ini ada sekolah yang resmi," tutur Mukhotib saat dihubungi dari Kuala Lumpur, Kamis (23/7).

Sekolah resmi Indonesia yang beroperasi di Malaysia saat ini antara lain Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Johor Bahru, dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Lokasi ketiga sekolah tersebut berada di luar wilayah utara Semenanjung Malaysia yang mencakup Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak.

Menurut Mukhotib, keberadaan sekolah resmi di Malaysia utara akan memberikan kepastian layanan pendidikan, kurikulum, tenaga pengajar, administrasi peserta didik, dan kelanjutan jenjang sekolah bagi anak-anak WNI.

"Harapan kami (jika bisa diwujudkan sekolah resmi RI di wilayah utara), bisa kita jadikan cerita di masa tua," kata Mukhotib berharap.

Sebanyak 2.215 Anak Belajar di Sanggar Bimbingan

Data per April 2026 menunjukkan terdapat sekitar 75 sanggar bimbingan di seluruh Semenanjung Malaysia dengan total 2.215 siswa. Angka tersebut belum mencakup peserta didik di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Johor Bahru, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Sanggar bimbingan menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak dapat mengakses sekolah lokal Malaysia maupun Sekolah Indonesia Luar Negeri. Kegiatan pembelajaran biasanya berlangsung dengan dukungan masyarakat, relawan, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah Indonesia.

Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Ahmad Romadhoni Surya Putra menjelaskan, sanggar bimbingan dan Indonesian Community Center memiliki peran penting dalam menjangkau anak-anak WNI di Semenanjung Malaysia.

“SB dan ICC merupakan solusi alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak PMI yang tinggal di semenanjung Malaysia, sedangkan CLC solusi alternatif pendidikan nonformal untuk anak-anak PMI di daerah Sabah dan Serawak,” jelas Dhoni.

Selain mengajarkan kemampuan dasar, sanggar bimbingan membantu anak mengenal budaya Indonesia, memperoleh pendidikan karakter, dan mempersiapkan diri mengikuti program kesetaraan. Namun, status serta pola operasionalnya belum sama dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Community Learning Center yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur bersama KJRI Penang, KJRI Johor Bahru, dan perwakilan Indonesia lainnya terus melakukan pendekatan kepada otoritas Malaysia untuk memperjuangkan legalitas operasional sanggar-sanggar tersebut.

Pengelola Sanggar Dekati Otoritas Malaysia

Sanggar Bimbingan Permai Kulim menjalankan kegiatan pendidikan di bawah koordinasi perwakilan Indonesia. Pengelola sanggar bersama KJRI Penang juga terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat Malaysia mengenai pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran.

Pendekatan serupa dilakukan pengelola sanggar lain di Semenanjung Malaysia bersama KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru. Upaya itu dibutuhkan karena tidak semua anak pekerja migran mempunyai dokumen, status tinggal, atau persyaratan yang memungkinkan mereka bersekolah di lembaga pendidikan formal Malaysia.

Kondisi di Semenanjung berbeda dengan Sabah dan Sarawak. Pemerintah Malaysia telah mengizinkan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu beroperasi sejak Desember 2008. Community Learning Center kemudian diizinkan beroperasi di Sabah mulai November 2011 dan di Sarawak sejak Januari 2016.

Hingga Mei 2026, terdapat sekitar 302 CLC di Sabah dan Sarawak yang melayani 22.031 siswa Indonesia. Jumlah tersebut sekitar sepuluh kali lebih besar daripada siswa yang tercatat belajar di sanggar bimbingan Semenanjung Malaysia.

Perbedaan skala dan status tersebut memperlihatkan perlunya model pelayanan yang lebih permanen di wilayah utara. Sekolah resmi dapat menjadi pusat pembinaan sanggar, pendataan siswa, pelaksanaan kurikulum, ujian, hingga pengurusan dokumen pendidikan.

Pemerintah Siapkan Jalur Pendidikan Lanjutan

Selain mendukung layanan belajar di Malaysia, pemerintah Indonesia menyediakan jalur bagi anak pekerja migran untuk melanjutkan pendidikan di Tanah Air. Dukungan diberikan melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, beasiswa yayasan, dan Program Generasi Maju Cinta Tanah Air atau Gema Cita.

Program Gema Cita membantu lulusan SMP dari SIKK, CLC, dan sanggar bimbingan melanjutkan pendidikan SMA, SMK, atau madrasah aliyah di Indonesia. Hingga 2025, sebanyak 4.036 alumni telah memperoleh layanan pendidikan lanjutan melalui jalur ADEM dan beasiswa yayasan.

Pada 2025, program tersebut diikuti 847 calon peserta dari Malaysia, terdiri atas 754 anak dari Sabah, 29 dari Sarawak, dan 50 dari Semenanjung Malaysia. Sebanyak 591 peserta kemudian dinyatakan lolos seleksi untuk menerima beasiswa ADEM atau yayasan.

Meski jalur pendidikan lanjutan tersedia, keberadaan sekolah formal di Malaysia utara tetap dinilai penting. Anak-anak membutuhkan layanan pendidikan dasar yang dekat, berkelanjutan, dan mempunyai kepastian administrasi sebelum dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Pembangunan sekolah resmi juga membutuhkan persetujuan pemerintah Malaysia, penetapan lokasi, ketersediaan tenaga pendidik, pembiayaan, dan koordinasi antarkementerian. Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan rencana maupun jadwal pendirian Sekolah Indonesia Luar Negeri di wilayah tersebut.

Harapan yang disampaikan pada Hari Anak Nasional itu menjadi pengingat bahwa hak pendidikan anak WNI tetap harus dipenuhi meskipun mereka tinggal di luar negeri. Selama sekolah resmi belum tersedia, sanggar bimbingan masih menjadi penopang utama pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia.