Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7) siang. Para menteri terpantau mulai berdatangan sejak pukul 12.00 WIB untuk mengikuti rapat terbatas.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan, pertemuan tersebut membahas kelanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
"Koperasi, iya," kata Ferry di lokasi, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7).
Selain Ferry, sejumlah menteri turut hadir dalam rapat itu. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Kepala BP BUMN Donny Oskaria, hingga Kepala BPKP Yusuf Ateh.
Jajaran menteri koordinator juga tampak hadir. Beberapa di antaranya Menko PMK Pratikno, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Djamari Chaniago, serta Menko PM Muhaimin Iskandar.
Rapat kali ini bukan yang pertama digelar untuk membahas Kopdes Merah Putih. Sepekan sebelumnya, tepatnya Rabu (15/7), Prabowo juga sempat mengumpulkan jajarannya untuk agenda serupa.
Kopdes Merah Putih memang jadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan seluruh barang bersubsidi pemerintah agar tepat sasaran.
Hal itu pernah disampaikan langsung Prabowo dalam pidatonya di Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7). Ia menyebut, selama ini masih banyak barang subsidi yang tak sampai ke masyarakat berhak akibat penyimpangan distribusi.
"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," kata Prabowo.
Selain jadi saluran distribusi subsidi, Kopdes nantinya juga difungsikan sebagai offtaker yang membeli dan menyerap hasil produksi petani dalam jumlah besar. Fungsi ini disiapkan untuk melindungi harga komoditas seperti gabah dan jagung agar tidak jatuh di bawah standar pemerintah.
"Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," ucap Menko Pangan Zulkifli Hasan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar