periskop.id - Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menegaskan penempatan likuiditas besar di perbankan belum otomatis mendorong penurunan suku bunga kredit, sementara pelaku usaha masih terbebani biaya modal yang tinggi.
Survei Apindo menunjukkan tercatat 43,05% pelaku usaha menyebut tingkat suku bunga kredit perbankan terlalu tinggi.
Menurut Ajib, pada dasarnya ada tiga tantangan dalam meningkatkan akses modal dan demand terhadap kredit. Pertama adalah faktor high cost of capital. Suku bunga di Indonesia relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN maupun Asia lainnya.
Katanya, Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Dan secara kompetitif, masih kalah dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
"Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan tepat momentum," ucap Ajib dalam keterangan yang diterima Periskop, Jumat (26/12).
Tantangan kedua adalah pelemahan daya beli masyarakat. Sinyal daya beli sudah mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih. Indikator penurunan daya beli ini sesuai dengan data tabungan rumah tangga yang secara umum mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah membaik, tapi belum setinggi awal 2025 yang mencapai level 127. Bulan November 2025 sudah menyentuh level 124, rebound sejak bulan September dan Oktober.
"Indikator IKK yang terus membaik menjadi sinyal positif tentang daya beli masyarakat," kata Ajib.
Selanjutnya, tantangan ketiga adalah kualitas layanan keuangan. Daya saing dari efisiensi layanan keuangan di Indonesia masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam, dan Filipina di regional ASEAN.
Menurut survei Business Ready oleh World Bank, perbankan di Indonesia mempunyai nilai 60 dari skala 100. Digitalisasi dan deregulasi diyakini bisa mendorong efisiensi operasional layanan keuangan.
Untuk perbaikan ke depan, dunia usaha mendorong agar stimulus yang holistik harus didesain untuk menyelesaikan masalah struktural penurunan daya beli dan high cost of doing business.
Stimulus dan insentif harus menjawab 2 (dua) hal, dari sisi demand dan sisi supply. Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat perlu diefisienkan.
"Hal ini meliputi biaya transportasi, biaya hunian, konsumsi harian, cicilan, pendidikan, kesehatan, dan skill," tuturnya.
Dari sisi supply, tingginya biaya produksi dan berusaha harus ditekan. Hal ini meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pinjaman, energi, logistik, barang modal, dan teknologi.
Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung, agar bisa menjadi pendorong daya ungkit kredit yang sehat, affordable buat dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif.
"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," tutup Ajib.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun yang disalurkan kepada perbankan memberikan dampak positif terhadap penurunan suku bunga dana, khususnya dengan meningkatkan fleksibilitas struktur pendanaan bank-bank milik negara (Himbara).
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mengatakan penempatan dana pemerintah tersebut membuat bank-bank Himbara memiliki ruang yang lebih longgar dalam mengelola sumber pendanaan.
"Apakah Rp200 triliun itu membantu penurunan suku bunga? Ya pastilah. Rp200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara lebih fleksibel," kata Solikin dalam Taklimat Media BI, Jakarta, dikutip Selasa (22/12).
Tinggalkan Komentar
Komentar