periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan distribusi minyak goreng rakyat Minyakita dialihkan sepenuhnya ke badan usaha milik negara (BUMN). Arahan itu ditujukan untuk mengendalikan harga sekaligus membenahi tata kelola distribusi yang selama ini dinilai masih bermasalah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan perintah tersebut telah disampaikan Presiden sekitar dua pekan lalu dan kini tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai kondisi harga Minyakita yang kerap bergejolak selama ini merupakan sebuah anomali. Indonesia tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan sekitar 60% bahan baku minyak goreng global bersumber dari dalam negeri.
"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," tegasnya.
Amran memaparkan, salah satu pangkal masalah yang ditemukan pemerintah adalah rendahnya porsi distribusi Minyakita melalui jalur BUMN. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, distribusi lewat BUMN sebelumnya baru mencapai sekitar 35%. Sebagian pasokan Minyakita pun ternyata ikut diserap untuk program bantuan pangan, yang turut memperparah kelangkaan di pasar.
"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," jelasnya.
Karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog menghentikan penggunaan Minyakita untuk program bantuan pangan. Posisinya digantikan minyak goreng bermerek lain agar stok Minyakita di pasar rakyat tetap aman.
"Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," kata Amran.
Data Kemendag menunjukkan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat ke BUMN terus meningkat sejak berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025. Hingga Jumat (12/6), realisasi distribusi DMO mencapai 628.050 ton, dengan 317.925 ton atau 50,62% tersalur melalui BUMN dan 310.125 ton atau 49,38% melalui jalur non-BUMN.
Dari total distribusi BUMN tersebut, Perum Bulog mendominasi dengan 245.856 ton atau 39,15% dari total DMO. ID Food menyusul dengan 72.069 ton atau 11,48%.
Kemendag menilai peningkatan distribusi via BUMN berkontribusi memperkuat pasokan Minyakita di pasar rakyat sehingga harga jual dapat lebih terkendali. Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih bertengger sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan tren harga Minyakita sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (12/6), rata-rata harga Minyakita nasional berada di kisaran Rp15.876 per liter, turun 6,43% dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95% dibanding akhir Desember 2025. Secara wilayah, 29 provinsi atau sekitar 76,31% daerah pemantauan sudah mencatat harga Minyakita sesuai HET atau dalam toleransi maksimal 2%. Namun sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua masih mencatat harga lebih dari 5% di atas HET.
"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," pungkas Amalia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar