Periskop.id - Pemerintah menargetkan Indonesia berhenti mengimpor garam pada akhir 2027. Target itu sekaligus akan mengakhiri ketergantungan impor yang telah berlangsung sekitar delapan dekade.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut swasembada garam sebagai salah satu prioritas dalam agenda ketahanan pangan nasional. Impor garam saat ini, menurutnya, masih berlangsung dalam jumlah yang cukup besar.
"Keperluan lain seperti garam, kami ingin targetnya swasembada garam akhir 2027. Kita masih impor agak besar," ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis (2/7).
Guna memperkuat tata kelola komoditas ini, pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang menempatkan pengendalian garam di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Skema tersebut diharapkan membuat seluruh kebijakan pengembangan garam berjalan lebih terintegrasi.
Zulkifli bahkan optimistis Indonesia tidak sekadar meraih swasembada, tapi juga berpotensi menjadi eksportir garam terbesar di dunia.
"Dengan dukungan semua pihak, program kebijakan Presiden untuk swasembada, insyaallah tidak hanya swasembada, bahkan kita akan menjadi eksportir terbesar di dunia," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah strategi untuk memutus rantai impor yang sudah berjalan sekitar 80 tahun. Langkah yang disiapkan mencakup revitalisasi tambak garam rakyat, pembangunan kawasan percontohan produksi di Indonesia Timur, serta mendorong investasi swasta guna mengerek kapasitas dan kualitas produksi nasional.
Pemerintah juga berupaya memacu produksi garam yang memenuhi spesifikasi kebutuhan industri, mulai dari industri pangan, chlor alkali plant (CAP), hingga farmasi. Selama ini, kebutuhan garam untuk sektor-sektor tersebut masih banyak dipenuhi lewat impor.
KKP memproyeksikan produksi garam rakyat dapat mencapai sekitar 2,5 juta ton. Kekurangan pasokan akan ditambal melalui pengembangan sentra produksi baru.
Salah satu sentra yang disiapkan adalah Rote, yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 550.000 ton garam berkualitas farmasi. Pemerintah juga akan memanfaatkan limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat kerja sama dengan PT Garam untuk menghasilkan garam berkualitas industri.
"Kami sudah hitung semua. Yang farmasi kami siapkan di Rote, itu akan menghasilkan 550.000 ton. Dengan demikian tentunya untuk kepentingan farmasi sudah bisa," pungkas Trenggono.
Tinggalkan Komentar
Komentar