marketplace
Topik · 30 beritaIkuti perkembangan topik marketplace secara kronologis.
🕒 Kronologi
30 peristiwaDJP Tegaskan PPh 22 Marketplace Bukan Pajak Tambahan, Begini Cara Hitungnya
DJP menegaskan PPh 22 marketplace 0,5% bukan pajak tambahan, melainkan bagian dari kewajiban pajak yang bisa diperhitungkan atau dikreditkan.
Baca selengkapnya →
Pemerintah Tunjuk 4 Marketplace Ini Untuk Lakukan Pemungutan PPh
DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh 22 pedagang marketplace dengan mekanisme sederhana dan minim administrasi
Baca selengkapnya →
Tok, Pungutan PPh bagi Pedagang Online di Marketplace Resmi Berlaku
DJP resmi terapkan pemungutan PPh bagi pedagang marketplace mulai 1 Juli 2026. Tarif 0,5% dan bukan pajak baru, UMKM tetap dilindungi.
Baca selengkapnya →
Jelang Berlaku 1 Juli, DJP Klaim Sistem Pajak Pedagang Marketplace Sudah Siap
DJP siap menerapkan PPh Pasal 22 untuk pedagang marketplace mulai 1 Juli 2026, dengan sistem dan koordinasi platform yang telah disiapkan.
Baca selengkapnya →
Pemerintah Terapkan PPN Marketplace Mulai 1 Juli demi Keadilan Bisnis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa pedagang marketplace akan mulai membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 Juli 2026.
Baca selengkapnya →
Banyak Dikeluhkan Pedagang Offline, Pajak Marketplace Segera Berlaku
Pemerintah bersiap menerapkan pajak transaksi marketplace mulai Juli 2026. Menkeu Purbaya menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan penyetaraan aturan online dan offline.
Baca selengkapnya →
UMKM Minta Sosialisasi Pajak Marketplace Diperkuat, Sebelum Berlaku Juli 2026
Kebijakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% yang akan diterapkan lewat platform digital dinilai masih belum dipahami banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
Baca selengkapnya → Mulai 1 Juli 2026, Marketplace Wajib Pungut Pajak Penjual
Mulai 1 Juli 2026, platform marketplace wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang. Pemerintah tegaskan ini bukan pajak baru.
Baca selengkapnya →
DJP Hitung Omzet Seller dari Semua Marketplace, Batas Rp500 Juta Jadi Sorotan
DJP menegaskan omzet seller dari semua marketplace akan diakumulasi untuk menghitung pajak sesuai PMK 37/2025
Baca selengkapnya → Pemerintah Wajibkan Marketplace Diskon Biaya Layanan 50% untuk UMK Produk Lokal
Marketplace wajib memberi potongan biaya layanan minimal 50 persen bagi UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri melalui platform digital
Baca selengkapnya → DJP Targetkan Pajak Marketplace Berlaku Juli 2026
DJP menetapkan Juli 2026 sebagai target implementasi pemungutan pajak di marketplace. Regulasi disebut sudah siap, tinggal diskusi final dengan pelaku industri digital.
Baca selengkapnya → Pemerintah Tak Larang Marketplace Naikkan Biaya Layanan, Tapi Wajib Transparan ke UMKM
Pemerintah ingin memastikan perubahan biaya layanan marketplace dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan yang adil
Baca selengkapnya →