Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Soroti Kasus Timothy Ronald, DPR Minta OJK Tertibkan Influencer
Komisi XI DPR mendesak OJK menertibkan influencer kripto melalui kewajiban lisensi. Anggota Fraksi PKS, Habib Idrus, menilai hal ini krusial untuk mencegah kerugian masyarakat akib...
Baca selengkapnya →
Birokrasi OJK Dikeluhkan Berbelit, Lulus Sandbox Masih Harus Urus Izin Ulang dari Nol
Birokrasi OJK di sektor IAKD dikeluhkan berbelit. Pelaku usaha yang lulus regulatory sandbox masih harus mengurus perizinan ulang dari awal.
Baca selengkapnya →
OJK Dorong Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto Lewat Regulatory Sandbox
OJK mendorong pertumbuhan pasar kripto yang terukur lewat regulatory sandbox dengan pengawasan ketat demi stabilitas, inklusi, dan keberlanjutan sistem keuangan.
Baca selengkapnya →
OJK Diminta Pangkas Birokrasi, Peserta Sandbox Keluhkan Pengurusan Legalitas Ganda
Komisi XI DPR mengkritik birokrasi OJK yang mewajibkan lulusan Sandbox mengurus izin ulang dari nol. Anggota Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, menilai hal ini menghambat inovasi.
Baca selengkapnya →
DPR Soroti Bahaya Leverage Kripto 20 Kali Lipat bagi Investor Pemula
Komisi XI DPR RI menyoroti bahaya fitur leverage 20 kali lipat pada transaksi derivatif kripto. OJK merespons dengan menjanjikan aturan ketat dalam Tata Tertib Bursa untuk melindun...
Baca selengkapnya →
Antisipasi Exchange Bangkrut, DPR Minta Aset Kripto Dijamin LPS
Komisi XI DPR RI mengusulkan agar aset kripto mendapatkan penjaminan dari LPS. Anggota Fraksi PDIP, Eriko Sotarduga, menilai langkah ini krusial untuk melindungi dana nasabah jika...
Baca selengkapnya →
OJK Wajibkan Audit Proof of Reserves Pedagang Kripto Mulai Laporan 2025
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh pedagang aset kripto melakukan audit Proof of Reserves (PoR) dalam laporan tahunan 2025. Kebijakan ini untuk menjamin keamanan dana...
Baca selengkapnya →
OJK Pastikan Regulasi Influencer Finansial Masih Difinalisasi
OJK pastikan regulasi finfluencer masih difinalisasi, fokus pada penindakan individu dan perlindungan konsumen aset digital.
Baca selengkapnya →
OJK dan Kejaksaan RI Perkuat Koordinasi Perkara Sektor Keuangan
OJK dan Kejaksaan perkuat sinergi penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan lewat PKS terbaru, memastikan penyidikan dan penuntutan berjalan efektif dan akuntabel.
Baca selengkapnya → OJK Resmi Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto, Masa Transisi dengan Bappebti Selesai
OJK resmi ambil alih pengawasan aset kripto dari Bappebti, setelah masa transisi selesai.
Baca selengkapnya → OJK Terbitkan Aturan Hak Gugat Untuk Lindungi Konsumen, Ini Poin Penting yang Diatur
OJK terbitkan POJK 38/2025, beri hak gugat langsung untuk lindungi konsumen sektor jasa keuangan, tanpa biaya bagi konsumen, demi keadilan dan kepastian hukum.
Baca selengkapnya → OJK Serahkan Kasus Transaksi Semu Saham SWAT Rp230,8 Miliar ke Kejaksaan
OJK limpahkan berkas perkara transaksi saham semu SWAT 2018 ke Kejaksaan, ancam pelaku hingga 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar.
Baca selengkapnya →