periskop.id - Lembaga Survei KedaiKopi menerbitkan hasil survei yang dilakukan secara online untuk masyarakat kelas menengah. Hasil tersebut mengurai salah satu yang menjadi faktor penghambat konsumsi masyarakat kelas menengah adalah soal pekerjaan.
Peneliti senior Lembaga Survei KedaiKopi, Ashma Nur Afifah mengungkapkan faktor utama konsumsi masyarakat adalah ketenagakerjaan. Di antaranya meliputi keterbatasan usia pelamar, terbatasnya pekerjaan formal, dan banyaknya PHK massal.
“Karena yang kita tahu faktor yang menghambat konsumsi masyarakat menengah itu adalah ketika punya pekerjaan atau enggak,” tutur Ashma kepada wartawan Selasa (28/10).
Selain itu, 25% rumah tangga kelas menengah pernah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), baik dialami langsung oleh responden (9%) maupun oleh anggota rumah tangganya (16%). PHK lebih banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.
Sementara, 43,4% masyarakat yang kena PHK belum mendapatkan pekerjaan selama enam bulan. Sehingga menggerus tabungan darurat untuk menopang kebutuhan ekonomi. Untuk menjaga konsumsi, masyarakat kelas menengah mencari pekerjaan lepas sementara sebelum mendapatkan pekerjaan tetap.
Dari sisi pendapatan, sebanyak 47% responden yang sebelumnya kehilangan pekerjaan kini telah bekerja kembali, dan 26,8% di antaranya memperoleh gaji yang tergolong tinggi. Namun, akses terhadap pekerjaan formal masih terbatas, sehingga dukungan bagi masyarakat kelas menengah cenderung menurun.
Dalam mencari informasi, mayoritas masyarakat kelas menengah (46,9%) memanfaatkan media sosial atau mesin pencari seperti Google. Sementara itu, hanya sebagian kecil yang mengandalkan televisi berita nasional. Hal ini disebabkan oleh 46,8% responden yang keberatan untuk berlangganan layanan berita berbayar, sedangkan 36% lainnya bersedia membayar langganan.
Sebanyak 41,8% masyarakat kelas menengah mencari informasi seputar politik, sementara 25% lainnya kurang aktif atau bahkan tidak mencari informasi sama sekali. Terkait pandangan terhadap kebijakan pemerintah, 58% masyarakat kelas menengah menilai kebijakan yang ada berpihak kepada mereka, sedangkan 42% berpendapat sebaliknya.
Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan penurunan pajak, subsidi untuk transportasi umum, pengurangan harga tiket, serta penurunan suku bunga kredit. Selain itu, program prioritas pemerintah seperti pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan penghapusan utang UMKM hanya dianggap sesuai kebutuhan oleh 63,2% responden.
Sebanyak 63,2% masyarakat menilai industrialisasi dapat meningkatkan pendapatan, namun 32,9% menilai anggaran pemerintah belum cukup diprioritaskan untuk pengembangan sektor industri. Apalagi, pemerintah dinilai masih bergantung pada impor dan belum memberikan dukungan optimal terhadap industri dalam negeri.
Tinggalkan Komentar
Komentar