periskop.id - Pemerintah mulai mengaitkan program perumahan rakyat dengan penguatan usaha mikro. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya menyasar penyediaan rumah subsidi, tetapi juga keberlanjutan ekonomi penghuninya.
“Sudah berkolaborasi tahun lalu dengan sekitar 50.300 ibu-ibu, pembiayaan mikro yang berkaitan dengan perumahan,” kata Maruarar kepada wartawan di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (9/2).
Kolaborasi tersebut akan diperluas melalui terobosan baru berupa penurunan bunga program PNM Mekaar. Maruarar menyebut kebijakan ini akan menyasar jutaan perempuan pelaku usaha ultra mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
“Akan ada penurunan bunga untuk PNM Mekaar. Anggotanya 16,2 juta. Ini langkah yang sangat pro-rakyat,” ujarnya.
Menurut Maruarar, yang kerap disapa Ara, skema tersebut penting karena banyak penerima rumah subsidi berasal dari kelompok rentan, termasuk ibu rumah tangga dan orang tua tunggal. Di lapangan, ia kerap menemukan perempuan yang menjadi satu-satunya pencari nafkah di keluarga, di tengah kondisi pasangan yang menganggur atau sakit.
“Banyak yang orang tua tunggal, banyak yang suaminya tidak bekerja, ada juga yang sakit, tapi mereka bekerja keras untuk menafkahi keluarganya,” katanya.
Program perumahan itu juga akan disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, dukungan pembiayaan dari BRI, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah mencatat lonjakan signifikan pada program bedah rumah tahun ini.
“Tahun lalu bedah rumah itu hanya 45.000. Ada 222 kabupaten/kota yang mendapat. Tahun ini semua kabupaten/kota mendapat dan jadi 400.000,” ujar Maruarar.
Lonjakan target tersebut sejalan dengan kenaikan anggaran perumahan. Maruarar menyebut anggaran kementeriannya naik dua kali lipat, dengan porsi terbesar dialokasikan langsung ke masyarakat.
“Anggaran kami dari Rp5 triliun jadi Rp10 triliun, naik 100%. Dan 80% untuk bedah rumah,” katanya.
Ia menegaskan, arah kebijakan tersebut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja negara berpihak langsung pada rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Integrasi rumah dan usaha, menurut Maruarar, menjadi kunci agar program perumahan tidak berhenti pada kepemilikan bangunan semata.
Tinggalkan Komentar
Komentar