periskop.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui serangkaian program strategis yang menyasar kebutuhan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, atau akrab disapa Kiki, menegaskan bahwa upaya ini difokuskan pada tiga program prioritas pemerintah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Program Tiga Juta Rumah.
“Kami meyakini bahwa sektor jasa keuangan yang kuat dan berintegritas merupakan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kami menetapkan kebijakan prioritas sebagai kerangka strategis untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kiki dalam agenda rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Rabu (1/4).
Hingga Januari 2026, realisasi pembiayaan sektor keuangan untuk ketiga program tersebut telah mencapai total Rp177,38 triliun, menunjukkan komitmen kuat OJK dalam memperkuat dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan nasional.
Secara rinci, pembiayaan untuk program MBG telah mencapai Rp1,21 triliun, disalurkan ke 1.373 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). OJK mencatat skema securities crowdfunding (SCF) juga dimanfaatkan oleh tiga penerbit dengan total 266 pemodal, memperluas dukungan finansial bagi program peningkatan gizi anak dan masyarakat rentan.
Sementara itu, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi program unggulan dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp174,73 triliun atau 83,2% dari target.
"Penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pembiayaan koperasi desa keluaran Merah Putih yang sudah mencapai angka Rp174 triliun," papar Kiki.
Kiki menekankan, kebijakan relaksasi yang diterapkan, seperti cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 0% seiring penerapan zero loss given default (LGD) dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK), turut mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor strategis.
Program Tiga Juta Rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga mendapat perhatian serius. Hingga Januari 2026, pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit rumah, atau sekitar 3,28% dari target nasional.
"Dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Kiki.
Selain itu, OJK mendorong perluasan akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR, termasuk melalui pelonggaran penilaian kualitas kredit dan bobot risiko, serta membuka akses pendanaan bagi pengembang perumahan untuk memperkuat likuiditas melalui skema pasar modal.
"Upaya ini juga dilengkapi dengan program literasi keuangan, business matching, serta kebijakan percepatan pembelian UMKM, termasuk restrukturisasi pembiayaan dan relaksasi ketentuan bagi pelaku usaha di wilayah terdampak bencana. Secara keseluruhan, hal ini diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan," tambah Kiki.
Tidak hanya mendorong pembiayaan, OJK juga akan memperkuat pengawasan dan perlindungan masyarakat. Kanal pengaduan khusus melalui Kontak 157 dan Satgas bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disediakan untuk menangani kendala dalam penyaluran kredit perumahan. Langkah ini memastikan program prioritas pemerintah tidak hanya tersalur, tetapi juga tepat sasaran
Dengan strategi terintegrasi ini, OJK menegaskan posisi sektor jasa keuangan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat inklusi keuangan, mendorong UMKM, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti gizi dan hunian layak.
Tinggalkan Komentar
Komentar