Menkeu Jamin APBN Kuat Tahan Kenaikan Harga BBM Subsidi Tahun Ini

periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga penghujung tahun. Keputusan strategis ini diambil guna menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi dengan asumsi harga minyak 100 dolar per barel sampai akhir tahun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (6/4).

Kementerian Keuangan sebelumnya telah melakukan simulasi ketat terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan ini mempertimbangkan skenario terburuk lonjakan harga komoditas energi dunia.

Hasil simulasi internal menunjukkan defisit anggaran pemerintah masih dapat ditekan secara optimal. Angkanya diproyeksikan tertahan pada level 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi angka tersebut dinilai masih berada dalam batas sangat aman. Posisi defisit fiskal tetap terjaga di bawah ambang batas maksimal undang-undang sebesar 3%.

Purbaya menegaskan negara siap bertindak sebagai peredam kejut atau shock absorber atas segala bentuk tekanan eksternal. Pemerintah sudah menyiapkan skema pertahanan berlapis menghadapi memburuknya krisis geopolitik.

Kementerian Keuangan melaporkan masih mengantongi bantalan fiskal tambahan dalam jumlah sangat masif. Dana berwujud Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut tercatat mencapai Rp420 triliun.

Pemerintah akan bersandar pada instrumen ini jika situasi mendesak. "Kalau kepepet masih ada lagi, buffer yang saya bilang tadi," tegasnya.

Dana cadangan bernilai fantastis ini siap digelontorkan sewaktu-waktu. Negara akan langsung menggunakan ketersediaan dana tersebut jika membutuhkan intervensi darurat demi menyelamatkan perekonomian domestik.

Komisi XI DPR RI menyambut positif sekaligus mendukung penuh komitmen tegas pemerintah. Langkah berani menahan harga energi di tingkat konsumen akhir ini dinilai sangat krusial bagi hajat hidup rakyat.

Kebijakan perlindungan ini diharapkan mampu meredam kepanikan massal akibat potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Keputusan menahan harga BBM juga diproyeksikan sanggup menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap di jalur positif.