periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana untuk membahas sejumlah isu ekonomi yang tengah menjadi perhatian publik. Topik yang diangkat mencakup risiko pelemahan rupiah, rekomendasi efisiensi anggaran program makan bergizi gratis (MBG), evaluasi tata kelola MBG, hingga kemajuan digitalisasi layanan pemerintah.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota, antara lain Muhammad Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat. Persamuhan tersebut berlangsung di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
Peringatan DEN soal Risiko Pelemahan Kurs Rupiah
Anggota DEN Muhammad Chatib Basri mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan laporan khusus mengenai perkembangan kondisi makroekonomi kepada Presiden. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah risiko depresiasi rupiah terhadap dolar AS, yang pada Senin, 8 Juni 2026, sudah menembus level Rp18.201 per dolar.
Pelemahan nilai tukar ini dinilai berpotensi berdampak langsung pada kelompok masyarakat kelas menengah bawah, terutama melalui kenaikan harga barang.
"Kami menyampaikan, bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah," tutur Chatib Basri usai pertemuan dengan Presiden Prabowo.
DEN Rekomendasikan Efisiensi Anggaran Program MBG
Selain soal nilai tukar, DEN juga menyarankan pemerintah untuk menekan belanja pada program-program berbiaya besar, termasuk MBG. Menurut Chatib, langkah itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Apa yang harus dilakukan, termasuk untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," jelas mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Rekomendasi pemangkasan anggaran MBG ini diposisikan bukan sebagai penghapusan program, melainkan sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal yang lebih luas.
Evaluasi Tata Kelola MBG dan Kemajuan Govtech
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa forumnya juga membahas evaluasi tata kelola program MBG sekaligus optimalisasi government technology (govtech). Pada sisi govtech, ia menyebutkan hampir 80% sistem sudah terhubung di 8 kementerian/lembaga per 1 Juni lalu, dengan data yang terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Di pemerintahan Presiden Prabowo nanti govtech akan menjadi satu bagian penting karena semua data akan terkumpul dengan baik," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut.
Untuk evaluasi MBG, anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa DEN telah menjalankan survei independen menggunakan metode random sampling guna menelaah rantai pasok pelaksanaan program itu. Hasilnya, 86,9% dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi hanya memiliki satu pemasok berskala kecil.
"Kalau dihitung secara rata-rata, ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG," ujar Septian.
Isu Reshuffle Kabinet Tidak Masuk Agenda
Di tengah ramainya spekulasi perombakan kabinet, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa berdasarkan konfirmasi yang diterimanya dari lingkungan Istana, pemanggilan DEN murni untuk kepentingan masukan strategis terkait pertumbuhan ekonomi. "Konfirmasi yang saya dapat mengatakan tak ada pembahasan ke arah sana," kata Dasco di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 9 Juni 2026.
Pernyataan itu senada dengan klarifikasi Chatib Basri yang menegaskan agenda pertemuan hanya seputar isu perekonomian. "Kami bahas soal ekonomi kok," ujarnya merespons pertanyaan terkait isu reshuffle kabinet yang belakangan mengaitkan namanya sebagai calon pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan DEN ini mencerminkan urgensi pemerintah dalam merespons tekanan ekonomi yang sedang berlangsung. Rekomendasi DEN soal efisiensi anggaran dan penguatan govtech akan menjadi bagian penting dari langkah kebijakan ke depan yang layak untuk terus dipantau perkembangannya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar