Periskop.id - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, stok beras nasional dalam kondisi aman dan melimpah. Pemerintah menyebut tidak ada alasan terjadi kelangkaan beras di masyarakat karena Cadangan Beras Pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,3 juta ton pada awal Juni 2026.
Amran meminta pelaku usaha tidak mempermainkan pasokan maupun harga beras di lapangan. Menurut dia, pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Polri akan turun langsung memantau kondisi pasar dan distribusi beras di berbagai daerah.
"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu (14/6).
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan beras di pasar. Pemerintah memastikan pasokan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri tidak mengalami kendala hingga menyebabkan kelangkaan.
Amran mengatakan, stok beras pemerintah saat ini berada pada level sangat kuat. Bahkan, jumlah stok yang dikelola Bulog telah melampaui kapasitas gudang utama, sehingga pemerintah menyewa gudang tambahan untuk menampung cadangan tersebut.
"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.
Dengan stok sebesar itu, pemerintah menilai isu kelangkaan tidak berdasar. Fokus saat ini adalah memastikan beras benar-benar mengalir ke pasar, ritel modern, dan saluran distribusi lain agar masyarakat tetap mudah memperoleh beras dengan harga yang wajar.
Jangan Manfaatkan Situasi
Amran juga meminta pedagang dan pelaku usaha beras tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Ia menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh Indonesia untuk mengawasi pasar.
"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.
Peringatan ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengandalkan data stok di gudang, tetapi juga ingin memastikan tidak ada hambatan distribusi di lapangan. Sebab, kelangkaan di tingkat konsumen bisa terjadi bukan hanya karena produksi kurang, tetapi juga karena distribusi tersendat, penahanan barang, atau praktik spekulasi.
Amran membandingkan kondisi saat ini dengan masa sebelumnya ketika stok beras Bulog hanya sekitar 1 juta ton. Pada situasi seperti itu, kenaikan harga sering berujung pada keputusan impor. Namun, menurut dia, kondisi saat ini berbeda karena cadangan beras pemerintah jauh lebih kuat.
Ia menyebut Indonesia sedang berada dalam posisi surplus beras dan telah mencapai swasembada pangan. Karena itu, pemerintah ingin memastikan kondisi stok yang kuat tidak dirusak oleh perilaku pelaku pasar yang mempermainkan harga atau menciptakan persepsi kelangkaan.
Penguatan stok beras ini juga didukung oleh serapan Bulog dari produksi dalam negeri. Hingga 3 Juni 2026, Bulog menyerap lebih dari 3 juta ton setara beras dari petani atau sekitar 75 persen dari target nasional 4 juta ton sepanjang 2026.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyebut capaian serapan itu sebagai bukti hadirnya negara untuk menyerap hasil panen petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, BULOG telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal.
Serapan yang tinggi menjadi penting karena pemerintah perlu menjaga keseimbangan dua sisi sekaligus. Di tingkat petani, hasil panen harus terserap agar harga gabah tetap menguntungkan. Di tingkat konsumen, stok beras harus cukup agar harga tidak melonjak dan pasokan tetap tersedia.
Amran juga menyinggung laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture atau USDA. Dalam laporan itu, produksi beras global periode 2025-2026 disebut meningkat dari 541,3 juta ton menjadi 542,8 juta ton.
Produksi Beras Tertinggi
Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Dibandingkan tiga negara tersebut, Indonesia memiliki total produksi beras tahunan lebih dari 30 juta ton, sementara Nigeria berada di kisaran 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.
Meski begitu, penguatan stok tidak boleh membuat pemerintah lengah. Perubahan cuaca, ancaman kekeringan, hingga gangguan produksi tetap perlu diantisipasi agar stok yang kuat dapat bertahan. Dalam konteks ini, percepatan tanam, penguatan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan menjadi bagian penting menjaga produksi berikutnya.
Selain beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, pemerintah juga mendorong Bulog memperkuat penyaluran beras premium. Langkah ini penting karena pasokan beras premium di sebagian ritel modern dilaporkan terbatas.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan keterbatasan stok di ritel modern tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kelangkaan beras secara nasional. Ia menilai kondisi itu justru menjadi peluang bagi Bulog untuk masuk mengisi kekurangan pasokan beras premium melalui merek komersial yang dimiliki.
"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.
Pernyataan Ketut memperjelas perbedaan antara keterbatasan stok pada kanal tertentu dan kelangkaan nasional. Ritel modern bisa saja mengalami kekurangan suplai untuk jenis atau merek tertentu, tetapi secara nasional stok beras pemerintah tetap melimpah.
Karena itu, Bulog didorong tidak hanya menyalurkan beras SPHP untuk stabilisasi harga, tetapi juga memaksimalkan beras premium komersial. Dengan begitu, celah pasokan di ritel modern dapat diisi dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan.
Langkah ini juga penting untuk menjaga persepsi publik. Ketika rak beras premium di ritel modern terlihat menipis, masyarakat bisa menafsirkan situasi itu sebagai kelangkaan. Padahal, persoalannya dapat berada pada distribusi, jenis produk, atau kanal penjualan tertentu.
Pemerintah perlu memastikan komunikasi publik berjalan jelas agar tidak muncul kepanikan belanja. Jika masyarakat panik dan membeli beras dalam jumlah berlebihan, permintaan sesaat dapat melonjak dan menekan stok di tingkat ritel, meski cadangan di gudang sebenarnya cukup.
Di sisi lain, pengawasan Satgas Pangan menjadi penting untuk mencegah penimbunan dan permainan harga. Dengan stok besar di gudang, tantangan utama pemerintah adalah memastikan beras bergerak cepat ke pasar dan tidak tertahan di rantai distribusi.
Bagi masyarakat, pesan utama pemerintah adalah stok beras aman dan tidak perlu panik. Bagi pelaku usaha, pemerintah memberi peringatan tegas agar tidak menciptakan kelangkaan buatan atau menaikkan harga di luar kewajaran.
Namun, pemerintah juga tetap perlu menjaga konsistensi distribusi. Stok melimpah di gudang harus diterjemahkan menjadi ketersediaan nyata di pasar tradisional, ritel modern, dan wilayah yang rentan pasokan. Jika distribusi tidak merata, keluhan masyarakat tetap bisa muncul meski cadangan nasional tinggi.
Dengan CBP mencapai 5,3 juta ton, Indonesia memiliki bantalan kuat untuk menjaga stabilitas beras. Tantangannya kini bukan sekadar memastikan stok cukup, tetapi memastikan harga terkendali, distribusi lancar, dan pelaku pasar tidak memainkan pasokan.
Jika pengawasan berjalan efektif dan Bulog mampu memperkuat penyaluran beras medium maupun premium, klaim pemerintah bahwa tidak ada kelangkaan beras akan lebih mudah dibuktikan di tingkat konsumen. Pada akhirnya, kunci stabilitas beras tidak hanya berada di gudang, tetapi juga pada kecepatan distribusi dan kedisiplinan pelaku pasar.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar