Periskop.id - Menko Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai penyerap (off-taker) hasil tangkapan nelayan dan produk petani. Langkah ini ditempuh untuk memutus rantai tengkulak yang selama ini dituding merugikan warga desa.
Gagasan itu bermula dari keprihatinan Zulhas terhadap kondisi nelayan di Nusa Tenggara Timur. Ia memaparkan, para nelayan di sana terpaksa menjual ikan ke tengkulak dengan harga rendah sehingga kerap merugi.
"Konsep Kopdes itu, Presiden ingin ekonomi tumbuh di desa, intinya pemberdayaan. Seperti dulu, warung-warung itu di desa nggak boleh, ritel modern itu dulu hanya sampai di ibu kota. Tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh Presiden, ingin dibangun 80.000 desa itu, koperasi itu, memang gagasan beliau itu besar sekali. Besar sekali dan fundamental," kata Zulhas dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).
Untuk mewujudkan target 80.000 Kopdes Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres). Pelaksanaannya ditugaskan kepada Agrinas Pangan yang berkoordinasi dengan TNI, demikian disampaikan Zulhas.
Ia juga menegaskan sistem Kopdes lebih andal dibanding mekanisme tender bebas. Koperasi tersebut, menurut Zulhas, bekerja langsung membeli ikan dari nelayan kemudian menyuplai ke masyarakat di berbagai daerah — bukan berfungsi seperti ritel umum.
"Kopdes itu adalah untuk nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih itu, untuk off-taker. Dia bukan supermarket. Banyak sekali yang bilang, 'ini kok Koperasi ada di gunung, Koperasi Nelayan Merah Putih di laut, ya di pantai, emang di mana?' Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai off-taker," jelasnya.
Peran Kopdes tidak berhenti sebagai penyerap hasil produksi. Zulhas menuturkan, koperasi ini juga akan menjadi jalur resmi distribusi bantuan sosial pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan alat pertanian seperti traktor, agar pemanfaatannya merata dan tidak diselewengkan oknum.
"Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH. PKH beras 10 kilo, itu nanti Kopdes. Dulu desa, sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan, bantuan alat, traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola, supaya semua orang bisa pakai," katanya.
Kopdes Merah Putih juga dirancang sebagai infrastruktur pemerintah untuk stabilisasi harga. Zulhas mencontohkan, bila harga beras di suatu provinsi melonjak dan pemerintah perlu operasi pasar, Kopdes bisa menjadi kanal distribusi yang lebih terpercaya dibanding pasar terbuka yang rawan penyalahgunaan.
"Dia off-taker. Itu kebijakan-kebijakan mendasar yang dibuat oleh Pak Prabowo, kami tahun ini memang fokus kepada protein, termasuk Kampung Nelayan dan lain-lain," pungkas Zulhas.
Tinggalkan Komentar
Komentar